Guntur Subagja Blog

Berharap pada Lembaga Super

2011-12-07T16:49:00.001+07:00

Oleh Guntur Subagja

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi hadir setelah disahkannya RUU OJK menjadi UU oleh DPR pada 27 Oktober lalu. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bukan sekadar mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, tapi juga menjaga kepentingan nasional.Sebagai lembaga baru, kehadiran OJK sempat menjadi sorotan. Namun, di antara berbagai sorotan itu, tetap ada harapan besar terhadap lembaga yang baru diberlakukan pada 2013 ini. Harapan besar itu, yakni OJK dapat mengintegrasikan lembaga-lembaga jasa keuangan sehingga akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanantekanan krisis ekonomi global.Maklum, OJK merupakan lembaga yang sangat besar, baik dari sisi tugas atau fungsi maupun dari segi cakupan pengawasan yang dilakukan lembaga baru ini. Lembaga ini mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, industri keuangan nonbank (IKNB), dan lain-lainnya.Dari sisi kelembagaan, dengan adanya UU OJK tersebut, berarti dua fungsi lembaga pengawas jasa keuangan yang ada saat ini harus dilebur menjadi satu, yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) yang mengawasi kegiatan pasar modal dan IKNB, serta pengambilalihan fungsi pengawasan perbankan yang selama ini dijalankan Bank Indonesia.Lembaga SuperBerdasarkan UU OJK, tujuan pembentukan lembaga ini adalah agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.OJK diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing nasional, menjaga kepentingan nasional, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dari sisi ini, tugas dan peran OJK memang tampak sangat mulia. Lembaga ini buka sekadar mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, tapi juga menjaga kepentingan nasional.Lembaga ini merupakan lembaga independen, berada di luar pemerintah. OJK dikelola secara mandiri dipimpin oleh Dewan Komisioner yang anggotanya dipilih secara independen melalui seleksi terbuka. Meski begitu, Komisioner OJK dilengkapi perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia secara ex-officio. OJK memiliki asas independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.Secara kelembagaan, institusi OJK merupakan lembaga super. Selain karena tugas dan wewenangnya luas, “kesuperan” OJK tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang bakal diawasinya, yakni sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 mutual funds.Lembaga-lembaga tersebut terdiri atas bank umum (121), bank perkreditan rakyat (1.682), asuransi (142), dana pensiun (282), perusahaan pembiayaan (192), perusahaan modal ventura (71), perusahaan sekuritas (113), perusahaan penjamin Kredit (4), pegadaian (1), dan mutual fund (642).Sedangkan aset yang akan diatur dan diawasinya mencapai ribuan triliun rupiah, di antaranya aset perbankan senilai Rp 3,195 triliun (per Juni 2011) dan aset perusahaan pembiayaan Rp171,8 triliun (per Agustus 2011). Ini masih ditambah aset IKNB lainnya. Namun, mencermati pasal-pasal dalam UU OJK, ada hal-hal subtansial yang tidak dijelaskan, yakni bagaimana nantinya OJK mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan tersebut secara terintegrasi. UU OJK tampak lebih terfokus pada pengesahan kelembagaan dan soal kepengurusannya. Pengaturan dan pengawasan dalam UU itu masih bersifat umum.Kepentingan NasionalKrisis ekonomi memang terus berulang. Setelah krisis yang menerpa negara-negara Asia pada 1997/1998, lalu krisis AS 2008, kini krisis kembali menghantam AS, juga merambah ke sejumlah negara di Eropa.Menurut sejumlah ekonom dan kalangan pemerintahan kita, krisis yang menghantam AS dan Eropa saat ini takkan memengaruhi perkonomian RI. Fundamental ekonomi kita yang baik, akan mampu menahan tekanan krisis yang terjadi di AS dan Eropa tersebut. Perbankan nasional juga tegas dan sehat. Namun, kita jangan terlena menghadapi tekanan-tekanan yang begitu kuat akibat krisis, kita harus tetap waspada.Kita masih ingat ketika terjadi krisis Asia 1997, Indonesia juga memiliki fundamental makro ekonomi yang baik. Faktanya, perekonomian nasional ketika itu jebol juga, ditandai, antara lain, mengucurnya ratusan triliun rupiah untuk program penyehatan perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Makanya, kehadiran OJK menjadi sangat relevan. Menghadapi terpaan krisis ekonomi dan keuangan yang bisa datang sewaktu-waktu, kita harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar kuat dan tahan uji. OJK diharapkan menjadi kekuatan penyangga yang membuat sistem keuangan kita sehat dan kuat.Namun, supaya lembaga ini sehat, kuat, dan “super”, dia harus benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia unggul yang memiliki integritas, kreatif, dan inovatif dalam memformulasikan antisipasi-antisipai krisis dan mengimplementasikan fungsi pengaturan dan pengawasan secara terukur dan akuntabel.SDM yang dibutuhkan tidak semata- mata mampu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tapi juga mampu menjaga kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan UU. Dalam tugasnya, OJK yang mengelola microprudential keuangan juga harus menjalin kerja sama dan sinergisitas dengan BI selaku pengelola moneter (macroprudential) dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Sinergi ketiga lembaga ini diharapkan mampu membangun stabilitas keuangan dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi terpaan dan badai krisis ekonomi.Pada akhirnya OJK harus benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan menjadi bagian penggerak dalam stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.Penulis managing director IndoStrategic, sebuah lembaga kajian stratejik, layanan data, dan konsultan stratejik.Website: www.indostrategic.comDipublikasikan suratkabar Investor Daily tanggal 30 November 2011Sumber: Investor Daily, 30 November 2011, http://www.investor.co.id/home/berharap-pada-lembaga-super/25318

Kisruh Freeport dan Momentum Renegosiasi Kontrak Karya

2011-12-07T16:27:00.001+07:00

Oleh: Guntur Subagja, Managing Director IndoStrategic.

Kisruh PT Freeport Indonesia telah menyedot perhatian banyak pihak. Pemogokan karyawan yang didasari oleh tuntutan kenaikan gaji, kini melebar ke masalah-masalah strategis lainnya. Perusahaan pertambangan milik Amerika Serikat itu terpaksa menghentikan operasinya. Mereka pun harus bernegosiasi dengan mitra kerjanya karena tidak mampu memenuhi kewajibannya, lantaran hanya mengoperasikan kapasitas produksi sebesar lima persen saja.Sudah berminggu-minggu permasalahan ini belum membuahkan hasil. Negosiasi antara pekerja dan perusahaan sedang berjalan. Kali ini difasilitasi pemerintah, untuk memeroleh titik temu antara tuntutan pegawai yang meminta upah 4 dolar AS (setara Rp 35 ribuan) per jam dengan keinginan perusahaan yang hanya mau membayar 3,09 dolar AS (setara Rp 27 ribuan) per jam.Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport – Mc MoRan Copper & Gold Inc itu, memiliki 22.000 karyawan, yang menurut Freeport 98 persen adalah warga negara Indonesia. Dari sejumlah itu 28 persennya adalah warga Papua. Perusahaan ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi bijih emas, perak, dan tembaga. Freeport yang beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika Provinsi Papua ini memasarkan konsentrat bijih emas, perak, tembaga tersebut ke berbagai penjuru dunia.Tuntutan kenaikan upah oleh buruh sebenarnya hal yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Demonstrasi dan pemogokan buruh besar-besaran juga kerap dilakukan di banyak daerah. Namun, kasus Freeport ini tentu berbeda dengan pabrik-pabrik lainnya. Kasus ini menyedot perhatian besar pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat.Freeport bukanlah sekedar perusahaan biasa. Ia merupakan perusahaan strategis Amerika yang sudah puluhan tahun menancapkan kakinya di Bumi Pertiwi. Freeport mengeruk perut bumi Papua dan menggondol jutaan ton emas dan tembaga.Di pulau yang kaya sumber daya alam dan mineral itu secara kasat mata tampak terjadi kesenjangan secara kontras antara kawasan yang dikelola dan dihuni Freeport – yang tampak mewah dan gemerlap — dengan wilayah yang dimukim warga Papua pada umumnya. Freeport meraup untung banyak, sementara sebagian besar masyarakat Papua hidup miskin.Pemogokan masal buruh Freeport boleh jadi merupakan sebuah puncak dari sebuah gunung es, yang menyelimuti banyak persoalan sosial dan ekonomi di Tanah Papua. Sudah lama, kehadiran Freeport menyedot perhatian masyarakat, menuai kritik. Salah satunya lantaran tidak adanya transparansi kepada masyarakat Indonesia ihwal sumber daya alam dan mineral yang dikeruknya dari pulau kaya di ujung timur Indonesia itu.Persoalan mendasar lainnya adalah porsi yang diterima pemerintah Indonesia yang dinilai tidak seimbang dengan hasil produksi yang diperoleh Freeport. Indonesia hanya menerima royalty dan kepemilikan saham yang kurang dari 10 persen. Ditambah penghasilan pajak. Nilai itu tidak seberapa dibandingkan dengan “harta karun” yang dikeruk Freeport ke AS dan dipasarkan ke penjuru dunia.Pihak Freeport berulangkali menepis tudingan sedikitnya manfaat yang diberikan terhadap Indonesia tersebut. Dalam keterangan resminya, tertanggal 2 November 2011, Freeport menyampaikan telah membayar 2 miliar dolar AS kepada Indonesia selama 2011. Dana itu dari pajak, royalti, dan dividen selama 9 bulan pertama di tahun ini. Sejak 1992, Freeport sudah memberikan manfaat kepada Indonesia sebesar 13,4 miliar dolar AS.Wow, sekilas memang itu angka yang fantastis. Tapi, bayangkan, bila Indonesia yang memiliki saham kurang dari sepuluh persen saja (plus pajak) memperoleh pendapatan 2 miliar dolar AS setahun, berapa pendapatan dan keuntungan Freeport? Inilah yang kerap mengundang pertanyaan dan kecemburuan rakyat terhadap perusahaan Amerika Serikat tersebut.Perlu diketahui, kompleks tambang Freeport di Grasberg Papua merupakan salah satu penghasil emas dan tembaga terbesar di dunia. Gasberg yang berada di jantung wilayah mineral yang sangat melimpah ini, memiliki cadangan emas dan tembaga sangat besar.Sebuah catatan dari Wikipedia yang bersumber dari Mining Technology – Grasberg Open Pit – Specifications, mengungkapkan bahwa tambang Grasberg, Papua, adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.Tambang ini dimiliki Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%). Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia , anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold. Biaya membangun tambang di atas gunung sebesar 3 miliar dolar AS. Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas.Pada 2006 produksi Grasberg adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas dan 174.458.971 gram perak. Hasil tambang Grasberg tahun sebelumnya adalah produksi tembaga sebesar 515.400 ton pada 2004 dan 793.000 ton pada 2005. Produksi emas meningkat dari 1,58 juta ons menjadi 3,55 juta ons.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang bermarkas di Phoenix, Arizone, Amerika Serikat itu, merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Dengan begitu, sebagian besar produksi Freeport dunia adalah dikeruk dari Tanah Papua. Operasi Freeport lainnya di AS, Peru, Chili, dan Kongo.Melihat produksi emas dan tembaga yang sangat besar ini, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberkan kepada pemerintah Indonesia melalui dividen dan pajak, termasuk program-program kepedulian lindungan serta pembangunan daerah di Papua, tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Freeport.Kisruh Freeport saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk merenegosiasikan ulang kontrak karya (KK) antara pemerintah dan Freeport. Dalam KK sebelumnya, dimana pemerintah hanya memiliki 9,3 persen saham, tentunya harus memiliki porsi yang lebih besar lagi. Bahkan, semestinya pemerintah yang harus menjadi principal dari tambang emas dan tembaga tersebut, sehingga pemerintah cukup memberikan hasil kepada Freeport sebagai ongkos operasi saja.Sayang, mungkin karena kekuatan besar negeri Adidaya di belakangnya, pemerintah Indonesia sendiri tampaknya sangat berhati-hati untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Ini antara lain terlihat pada pernyataan pemerintah, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, yang menyatakan renegosiasi akan difokuskan pada royalti yang diterima pemerintah, dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan (win-win solution).Dengan fokus hanya membahas royalti, bisa jadi renegosiasi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh hal-hal prinsip yang subtansial terkait dengan kontrak karya tersebut dan kepemilikan mineral di perut Papua. Padahal, semestinya momentum – kisruh dan permasalahan perburuhan yang penyelesaiannya difasilitasi pemerintah dan persoalan sosial lainnya – dapat dijadikan posisi tawar yang tinggi oleh pemerintah untuk bernegosiasi dengan Freeport. Sayang, bila momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik.(Artikel ini dipubikasikan oleh Jaringan Kantor Berita Antara, 18 November 2011)*Guntur Subagja adalah Managing Director IndoStrategic Intelligence & Data Service, sebuah lembaga kajian dan analisis strategis yang memberikan informasi mengenai data-data ekonomi, bisnis, investasi, dan isu strategis lainnya untuk kepentingan masyarakat, korporasi, lembaga, maupun perorangan. Website: www.indostrategic.com

Telah Lahir, Portal Internet INN Mobile

2010-10-13T17:39:00.003+07:00

Telah Lahir, Portal Internet INN Mobile
Selasa, 12 Oktober 2010, 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia News Network (INN) bekerja sama dengan Kantor Berita ANTARA menghadirkan layanan mobile media portal atau portal media bergerak bernama "INN Mobile".

Managing Director GMN Corporation, Guntur Subagja Mahardika dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan layanan portal media bergerak itu maka para pemilik telepon genggam mudah mengakses informasi yang lebih variatif.

Ia menjelaskan, melalui alamat web: www.IndonesiaNewsNetwork.com dari "handphone" atau PDA, pengguna dapat memperoleh layanan informasi beragam, mulai dari informasi berita terkini, artikel, ekonomi, olahraga, gaya hidup, lingkungan hidup, hiburan, hingga pendidikan.

Menurut Guntur, INN Mobile mengklasifikasikan berita dan informasi dalam kanal-kanal tersendiri sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih informasi sesuai dengan minatnya.

Kanal-kanal tersebut tampil di dalam halaman depan (home page) INN Mobile. Tampilan format mobile disesuaikan dengan layar handphone sehingga memudahkan pengguna dalam membaca.

"Kami bekerja sama dengan Antara, dimana kami mengembangkan aplikasi dan platform mobile media, sementara Antara sebagai content partner," katanya.

Ia mengatakan, selain Antara yang merupakan pelopor content partner, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa media lainnya, salah satunya yang sudah menyepakati secara prinsip adalah Republika Online.

"Konsep kami adalah dalam INN Mobile akan hadir banyak media sehingga memudahkan pengguna untuk memilih media yang diminatinya, baik media nasional maupun lokal," kata Guntur Subagja.

Red: Siwi Tri Puji B
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/10/10/12/139765-telah-lahir-portal-mobile-inn-mobile

INN dan ANTARA Hadirkan "INN Mobile"

2010-10-13T17:35:00.001+07:00

INN dan ANTARA Hadirkan "INN Mobile"
Selasa, 12 Oktober 2010 18:29 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 432 kali

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia News Network (INN) bekerja sama dengan Kantor Berita ANTARA menghadirkan layanan "mobile media portal" atau portal media bergerak bernama "INN Mobile".

Managing Director GMN Corporation, Guntur Subagja Mahardika dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan layanan portal media bergerak itu maka para pemilik telepon genggam mudah mengakses informasi yang lebih variatif.

Ia menjelaskan, melalui alamat web: www.IndonesiaNewsNetwork.com dari "handphone" atau PDA, pengguna dapat memperoleh layanan informasi beragam, mulai dari informasi berita terkini, artikel, ekonomi, olahraga, gaya hidup, lingkungan hidup, hiburan, hingga pendidikan.

Menurut Guntur, INN Mobile mengklasifikasikan berita dan informasi dalam kanal-kanal tersendiri sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih informasi sesuai dengan minatnya.

Kanal-kanal tersebut tampil di dalam halaman depan (home page) INN Mobile. Tampilan format mobile disesuaikan dengan layar handphone sehingga memudahkan pengguna dalam membaca.

"Kami bekerja sama dengan ANTARA, dimana kami mengembangkan aplikasi dan platform mobile media, sementara ANTARA sebagai content partner," katanya.

Ia mengatakan, selain ANTARA yang merupakan pelopor content partner, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa media lainnya, salah satunya yang sudah menyepakati secara prinsip adalah Republika Online.

"Konsep kami adalah dalam INN Mobile akan hadir banyak media sehingga memudahkan pengguna untuk memilih media yang diminatinya, baik media nasional maupun lokal," kata Guntur Subagja.

Portal media bergerak ini dapat memberikan nilai tambah bagi media-media cetak atau lainnya seiring dengan terus meningkatnya pengguna handphone di Indonesia.

Saat ini pengguna telepon seluler diperkirakan sebesar 140 juta pelanggan. Dari sejumlah itu, sekitar 25 persen diantaranya sudah memanfaatkan handphone sebagai sarana online berbasis internet.

Mobile media merupakan media baru yang akan menjadi pilihan masyarakat karena kemudahan dalam mengakses. Masyarakat saat ini memanfaatkan handphone untuk apa saja karena kemudahannya dan sudah menjadi bagian gaya hidup sehari-hari masyarakat.
(CS/B010)

COPYRIGHT © 2010

http://www.antaranews.com/berita/1286882962/inn-dan-antara-hadirkan-inn-mobile

narsis.com

2010-09-25T22:12:00.004+07:00

www.facebook.com/guntursubagja

Jimmy Carter dan Diplomasi Indonesia - Malaysia

2010-09-06T19:57:00.001+07:00

Jimmy Carter mengacungkan jempolnya setiba di Bandara Internasional Logan, Boston, AS, Jumat (27/8/2010) lalu. Mantan Presiden AS itu baru saja selesai menjalankan misinya di Korea Utara, negeri yang menjadi “musuh utama” AS. Ia sukses membebaskan warga AS, Aijalon Mahli Gomes, yang ditahan pemerintah Korea Utara sejak beberapa bulan lalu karena memasuki Negara itu secara ilegal.

Carter membawa kembali Gomes yang dihukum kerja paksa selama delapan tahun dan denda. Di Pyongyang, politisi senior Partai Demokrat itu diterima pemimpin nomor dua Korea Utara, Kim Yong Nam. Beberapa saat kemudian Gomes memperoleh pengampunan (amnesti) dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il. Gomes boleh pulang bersama Carter.

Meski misi pemenang Nobel Perdamaian itu disebutnya sebagai misi pribadi, tapi pemerintah dan warga AS menyambutnya luar biasa. Selain Carter, setahun sebelumnya, mantan Presiden Bill Clinton juga melakukan misi yang sama ke Pyongyang dan membawa pulang dua wartawan AS yang ditahan Korea Utara.

Di Indonesia, bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-65, 17 Agustus 2010, petugas Kementerian Luar Negeri RI membawa pulang tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau yang ditahan Polisi Diraja Malaysia sejak 13 Agustus 2010. Mereka ditangkap saat bertugas dan menciduk tujuh nelayan Malaysia yang mencuri iklan di wilayah perairan Indonesia. Polisi Diraja Malaysia memburu kapal patroli DKP yang membawa ketujuh nelayan pelanggar itu. Polisi Malaysia meminta barter atas penangkapan nelayan Malaysia dengan membawa tiga petugas DKP dan ditahan.

Berbeda dengan sambutan warga AS terhadap Carter, rakyat Indonesia justru kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia meski berhasil “membebaskan” tiga pegawai DKP yang ditangkap Malaysia. Kekecewaan bertambah ketika disinyalir pembebasan itu merupakan “barter” dengan dilepasnya tujuh nelayan Malaysia yang melanggar wilayah perbatasan tersebut. Kalangan DPR sempat mempertanyakan persoalan “barter” ini dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Menlu menepis itu sebagai barter.

Rakyat Marah

Sebagian masyarakat Indonesia marah atas insiden penangkapan warga RI oleh Malaysia di perairan Indonesia tersebut. Kemarahan memuncak ketika pemerintah Indonesia tidak bersikap tegas terhadap Malaysia.

Sementara sebaliknya, pemerintah Malaysia, melalui Menteri Luar Negerinya, mengeluarkan peryataan-pernyataan pedas. Malaysia mengingatkan Indonesia akan memberlakukan travel advisory bagi warganya. Malaysia juga menekan pemerintah Indonesia untuk menghentikan gerakan protes masyarakat RI. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan media-media di Indonesia yang dinilainya memprovokasi.

Banyak warga Indonesia berdemonstrasi baik di depan Kedutaan Malaysia di Jakarta maupun di sejumlah daerah lain. Mereka membakar dan merusak bendera Malaysia, bahkan ada yang melemparkan (maaf) kotoran. Gerakan demonstrasi terus bergulir dan semakin luas.

Mengapa rakyat marah? Faktor utama kemarahan rakyat adalah tidak jelasnya sikap pemerintah Indonesia. Baik Presiden maupun Menteri Luar Negeri RI terkesan ragu dalam bersikap. Meski akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, namun rakyat tampaknya menganggap surat saja tidak cukup.

Masyarakat berharap pemerintah bersikap tegas dan berani mengingatkan Malaysia atas perilaku penangkapan warga Indonesia tersebut. Apalagi, provokasi Malaysia terhadap Indonesia itu sering terjadi, seperti patroli armada Malaysia di kawasan Blok Ambalat dan sejumlah perlakukan buruk terhadap TKI di negeri itu. Sejak kasus Simpadan Ligitan yang dimenangkan Malaysia, negeri Jiran itu tampak sangat berani untuk mengklaim sejumlah wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

Bahwa wilayah perbatasan tempat ditangkapnya tiga petugas DKP di perairan Kepulauan Kepri itu sedang disengketakan oleh Malaysia, ini bukan berarti pemerintah Indonesia harus tidak bersikap tegas. Pasalnya, sengketa wilayah perairan ini sudah dibahas sejak lama, dan sebelum ada keputusan final yang baru, wilayah tersebut tetap merupakan wilayah Indonesia.

Pemerintah, setidaknya dapat bersikap tegas atas perlakuan Polisi Diraja Malaysia terhadap para petugas DKP yang diburu, ditangkap, dan diperlakukan sebagai tahanan, dan tetap memproses nelayan Malaysia yang melanggar perbatasan tersebut. Apalagi masih ada kasus sebelumnya yang belum diselesaikan pemerintah Indonesia, saat Polisi Diraja Malaysia menangkap enan nelayan Indonesia asal Langkat, Sumatera Utara, yang sedang mencari ikan di perairan Indonesia beberapa bulan lalu, dan hingga kini masih ditahan di penjara Keddah, Malaysia.

Seni Diplomasi

Sikap dalam penanganan pemerintah Indonesia terhadap insiden “13 Agustus” menunjukkan kelemahan diplomasi Indonesia. Pemerintah tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersikap dan bernegosiasi dengan posisi tawar yang kuat dengan Malaysia, negeri kecil yang bahkan sempat akan “diakuisi” semasa pemerintahan Soekarno dulu yang dikenal dengan perintahnya “Ganyang Malaysia”.

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi. Dibilang seni, karena dalam diplomasi diterapkan strategi dan cara untuk mencapai tujuan diplomasi itu sendiri. Ada posisi tawar yang dimiliki, dan ada alternatif yang ditawarkan. Singkatnya, diplomasi adalah upaya untuk memperoleh keuntungan (pencapaian tujuan) dengan “permainan” kata-kata atau pendekatan pembicaraan.

Seni berdiplomasi tentu memiliki keindahan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh diplomat yang memiliki kepiawaian berkomunikasi dan bernegosiasi. Ditambah lagi penguasaan materi yang menjadi permasalahan, serta mampu merancang solusi yang tepat dan menguntungkan.

Permainan kata-kata pada level berikutnya adalah psywar alias perang urat syaraf. Apa yang dilakukan Malaysia dengan mengancam penerapan travel advisory dan menekan pemerintah Indonesia untuk menghentikan protes masyarakat terhadap insiden tersebut, boleh dibilang sebagai psywar.

Bila saja pemerintah Indonesia bersikap tegas dan mampu berdiplomasi dengan baik, persoalan ini tidak akan berlarut-larut. Tidak perlu melibatkan masyarakat turun ke jalan berdemonstrasi dengan caranya sendiri. Aksi rakyat itu adalah ekspresi dari kekecewaan atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah saat ini.

Apa yang dilakukan Jimmy Carter adalah contoh kesuksesan diplomasi. Bahkan ini merupakan keberhasilan diplomasi tingkat tinggi. Carter mampu menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan AS justru di sarang utama musuh AS, Korea Utara.

Selama ini, AS yang menuduh dan mencitrakan kepada dunia bahwa Korea Utara sebagai negara berbahaya karena pengembang nuklir. AS pulalah yang mempengaruhi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi pemberian sanksi terhadap Korea Utara.

Tapi dengan seni diplomasi yang sangat baik yang dilakukan Carter, AS mampu “menaklukan” pemimpin Korea Utara Kim Jong Il, yang akhirnya mempersilakan Carter membawa warganya untuk kembali ke AS. Tentu ada negosiasi di dalamnya, tapi ini merupakan kemenangan diplomasi, kemenangan AS.

Andai kita memiliki pemimpin negara yang bersikap tegas dan mampu berdiplomasi dengan baik, tentu insinden Indonesia – Malaysia tidak akan berlarut-larut. Dan, masyarakat Indonesia akan menerimanya dengan baik, bahkan serentak mengacungkan jempolnya untuk pemimpin negara kita.

http://politik.kompasiana.com/2010/09/06/jimmy-carter-dan-diplomasi-indonesia-malaysia/

Negeri Tanpa Pemimpin

2010-08-17T23:44:00.002+07:00

Catatan 65 Tahun Kemerdekaan Indonesia:

Kalau saja para pejuang negeri ini masih hidup, boleh jadi mereka menangis melihat perkembangan bangsa ini. Apa yang mereka korbankan: harta, darah, dan nyawa, selama puluhan dan ratusan tahun untuk kedaulatan Indonesia yang merdeka, seakan sia-sia.

Kedaulatan negara kini sudah terkoyak. Persatuan bangsa mulai retak. Dan tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera semakin jauh panggang dari api.

Coba lihat masyarakat kita. Meski pemerintah mengklaim indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan mengalami banyak perbaikan, namun realitanya justru kemiskinan semakin memenjara mereka.

Angka-angka penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang dipublikasikan selama ini seakan-akan hanya sekadar angka matematika dari hasil simulasi di atas kertas, dengan rasio dan asumsi yang bisa ditentukan hasilnya ingin seperti apa. Mau dibuat jumlah penduduk miskin berkurang bisa, mau dibuat penduduk miskin bertambah bisa. Tinggal geser-geser garis kemiskinan dan mengubah indikator dan asumsi-asumsinya. Bukan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pendidikan gratis bagi anak usia SD dan SMP juga sekadar retorika belaka. Pemerintah memang mengalokasikan dana cukup besar untuk sektor pendidikan, sekitar 20 persen dari APBN pada 2010, atau senilai Rp 220 triliun. Namun, kenyataanya masih banyak anak yang tidak mampu bersekolah karena orang tuanya tidak sanggup membayar “itu ini” – dengan istilah sumbangan pendidikan atau pungutan yang beragam – yang ditetapkan sekolah.

Anggaran pendidikan itu tidak menetes seutuhnya ke masyarakat yang dituju. Padahal, bila dana Rp 220 triliun itu dibagikan saja kepada sekitar 40 juta rakyat Indonesia yang miskin, masing-masing akan menerima Rp 5,5 juta per orang. Atau bila dibagikan kepada keluarga miskin yang sekitar 12 juta jiwa, maka masing-masing keluarga akan memperoleh dana hampir Rp 20 juta rupiah. Otomatis dengan pendapatan sebesar itu, si miskin bakal lolos dari garis kemiskinan dan akan mampu menyekolahkan anak-anaknya dan hidup yang layak.

Di bidang ekonomi, sangat memprihatinkan. Kekayaan alam negeri ini sebagian sudah digadai ke asing. Korporasi-korporasi asing menguasai sumber-sumber alam, seperti minyak, emas, tembaga, batubara, bahkan air. Dengan dalih mereka membawa teknologi tinggi dan investasi, pemerintah negeri ini cukup senang hanya memperoleh royalti sebesar lima atau sepuluh persen dari hasil yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing tersebut. Dan mengherankan , kehadiran perusahaan asing itu dibanggakan pemerintah sebagai indikator kuatnya kepercayaan asing terhadap Indonesia.

Realita yang ironis ini juga terjadi di sektor keuangan. Hampir seluruh bank besar di Indonesia dikuasai asing. Bank-bank swasta yang pada krisis finansial 1998 lalu ambruk dan disuntik negara hampir Rp 900 triliun, diobral murah kepada asing, dan kini menjadi milik mereka.

Sektor perdagangan juga sama. Pemerintah dengan bangga dan senang membuka selebar-lebarnya untuk produk asing dengan bendera globalisasi perdagangan. Sementara produk dalam negeri tergerus oleh produk asing yang seringkali memberikan harga murah karena disubsidi oleh pemerintah negara mereka.

Perusahaan lokal, UKM, apalagi usaha mikro dibiarkan, bahkan mungkin dikondisikan, tergusur dan mati. Pasar-pasar tradisional merana, terpental pasar modern yang “super” dan “hyper”, seperti Carefur, Giant, Hypermart, dan lainnya. Warung-warung rumahan juga mati lantaran pemerintah dengan mudahnya mengijinkan minimarket yang kini masuk ke pemukiman-pemukiman.

Pemerintah tampaknya senang rakyatnya hanya sekadar menjadi konsumen. Apalagi pemerintah berdalih konsumsi masyarakat juga menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi. Tak peduli sebagian besar yang dikonsumsi itu adalah barang-barang asing, yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri bila pemerintah memiliki political will mendukung usaha lokal, UKM, dan usaha mikro.

Lebih parah lagi kedaulatan negara dan pertahanan negeri yang dipermainkan bangsa lain. Militer kita, sejak belasan tahun dikebiri negeri Adidaya, polisi dunia, dengan mengusung isu hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negeri yang berdaulat, “dilarang” memiliki militer yang kuat. Negeri itu memboikot bangsa ini untuk melengkapi alat-alat perangnya. Bahkan perangkat perang yang dibeli dari mereka pun, seperti pesawat tempur F-16, kemudian tidak diperbolehkan untuk mendapatkan suku cadangnya. Maka, satu per satu pesawat tempur itu jatuh saat latihan dan menewaskan putra-putra terbaik bangsa ini yang mengemudikannya.

Bukan hanya pesawat, perlengkapan militer lainnya juga minim. Anehnya pemerintah “nunut” saja pada tekanan asing, sampai-sampai anggaran untuk pertahanan pun – khususnya pengadaan alat-alat pertahanan (alusista) – terus menciut. Jadinya, militer kita menjadi “macan ompong” yang berusaha tampil gagah dengan senjata tua dan terbatas.

Maka, ketika negeri kecil dari jiran mempermainkan kita dengan show of force menembaki orang Indonesia di wilayah laut Indonesia, atau mengklaim pulau dan perbatasan, pemerintah Republik Indonesia hanya bisa berucap dengan santun dengan tatapan mata tertunduk -- kalo tidak ingin dibilang tidak percaya diri – dan bilang “mari kita bicarakan melalui jalur diplomasi”. Bisa-bisa moncong senjata negeri lain sudah di depan Istana Negara pun hanya bisa berucap “sabar… kita diskusi ya!” Menyedihkan.

Di sisi lain persatuan bangsa ini juga mulai retak. Bila menonton televisi atau membaca berita, hampir setiap hari terjadi sejumlah bentrokan massa, kerusuhan, perkehalian. Persoalannya macam-macam, mulai dari masalah pemilihan kepala daerah, sengketa tanah, perkelahian mahasiswa, hingga masalah perbedaan agama.

Pemerintah dan aparat keamanan – khususnya polisi – tampak diam saja. Sejumlah pelaku kerusuhan, pembakar kendaraan, perusak rumah warga dan fasilitas publk – baik yang menamakan dirinya kelompok /pendukung pihak tertentu atau organisasi massa (ormas) – dibiarkan saja. Kalo pun ada yang diproses hukum, hanya kroco-kroco-nya. Sementara petingginya tak tersentuh. Tak ada efek jera bagi mereka, dan terus mengulang begitu.

Masih banyak realita dan peristiwa yang membuat kita miris, prihatin, dan memilukan. Justru semua terjadi ketika Indonesia sudah berusia dewasa, 65 tahun. Ironisnya, kondisi ini semakin parah sejak pasca gerakan reformasi tahun 1998. Sudah berganti empat presiden, situasi masih belum bisa diatasi dan kecenderungannya semakin memburuk.

Mengapa semua itu terjadi? Persoalannya sebenarnya hanya satu hal. Saat ini kita tidak memiliki pemimpin. Kita memang punya presiden dipilih rakyat, punya wakil rakyat yang juga langsung dipilih rakyat, punya pimpinan lembaga tinggi negara, tapi kita tidak punya Pemimpin.

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan leadership yang kuat. Bukan pemimpin yang cengeng. Bukan pemimpin yang hanya senang beretorika. Bukan pemimpin yang hanya mampu membuat “kesan” dengan citranya. Bukan pemimpin yang hanya ingin berfoto bersama – bahkan mengidolakan – pemimpin negara lain. Juga bukan pemimpin yang hanya berani menangkapi rakyatnya, sementara kepada negara lain yang berulah hanya bisa bilang “kita tempuh jalur dialog”.

Pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya. Pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita para founding fathers dan harapan bangsa ini, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Dulu, dengan visi dan leadership yang kuat, para pahlawan kita mampu menumbangkan penjajah yang bersenjata lengkap, hanya dengan sebilah bambu runcing. Dengan visi dan leadership yang kuat, Bung Karno dan Bung Hatta bersama para tokoh pendiri negeri ini, mampu memproklamasikan negara merdeka dan mempersatukan bangsa Indonesia, dengan sejumlah keterbatasan saat itu.

Sekarang kita masih punya waktu. Pemimpin yang sudah mendapat amanah dari rakyat, saatnya untuk bekerja. Dengan visi yang jelas dan leadership yang kuat. Pemilihan Umum sudah lewat, bukan saatnya lagi beretorika, apalagi hanya sekadar menjaga citra. Mari bekerja, bekerja, bekerja… untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan yang lain!

Dan para pejuang bangsa ini pun akan tersenyum.

http://politik.kompasiana.com/2010/08/17/negeri-tanpa-pemimpin-catatan-65-tahun-indonesia-merdeka/

Nostalgia Parahyangan

2010-04-29T21:23:00.002+07:00

Sejumlah gadis cantik berlengak-lengok di dalam kereta api yang sedang melaju, di tengah penuhnya penumpang. Para mojang Priangan itu, berjalan di koridor kabin kereta api, dengan kostum warna warni dengan beragam model. Sesekali mereka menengok kiri kanan, sesekali mereka tolak pinggang, dan melangkah kakinya dengan ayunan yang seakan berirama. Para penumpang menatapnya dengan antusias, senang, dan terhibur.

Itulah Fashion Show on The Train. Sebuah ajang peragaan busana yang digelar para gadis manis Kota Kembang. Pagelaran yang dengan memanfaatkan koridor penumpang sebagai catwalk, mengiringi maraknya factory outlet (FO) di Bandung. Dan pentas itu pun merupakan bagian dari promosi salah satu FO.

Begitulah salah satu suasana perjalanan Kereta Api (KA) Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung pada sebuah akhir pekan beberapa tahun lalu. Suasana yang tak akan pernah ditemukan lagi.

Bukan karena gak ada lagi peragawati yang mau pentas di cat walk gerbong kereta, tapi lantara KA Parahyangan sudah tiada. Parahyangan meninggalkan kita…. KA Parahyangan sudah mati, sejak 27 April 2010. Manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan euthanasia terhadap KA Parahyangan pada usianya yang ke 39 tahun.

Banyak orang yang punya kenangan dengan KA Parahyangan. Wajar bila ada orang yang mengoleksi tiket KA Parahyangan sejak tahun 70an hingga perjalanan terakhirnya. Sebagian eksekutif dan profesional asal Bandung yang bekerja di Jakarta, atau sebaliknya punya kenangan dengan moda transportasi “kuda besi” ini.

Saya pribadi hampir rutin menggunakan KA Parahyangan setiap awal dan akhir pekan selama lima tahun dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya, sebelum saya bermukim di ibukota. Orang menyebutnya saya ini PJKA. Tapi, PJKA yang ini bukan sPerusahaan Jawatan Kereta Api – nama PT KAI sebelumnya – melainkan “Pulang Jumat Kembali Ahad”. Jadi, memang banyak sekali para pekerja dan profesional yang PJKA saat ini.

Betapa KA Parahyangan menjadi pilihan penumpangnya, setiap Jumat sore mereka rela antri berjam-jam di Stasiun Gambir hanya menunggu giliran memperoleh tiket Parahyangan. Bisa satu jam, dua jam, bahkan sampai tiga jam atau lebih. Tapi, para penumpang tampak menikmatinya meski mereka harus sudah antri ketika loket belum dibuka.

Saya kadang-kadang malas untuk antri berlama-lama dan memilih membeli tiket berdiri (tanpa tempat duduk). Dengan berbekal koran sore yang dibeli di stasiun Gambir, saya – dan banyak penumpang -- bisa duduk di koridor KA Parahyangan, tempat yang sempat dipake catwalk para peragawati cantik di atas. Di sana saya bisa bertemu dengan beberapa kawan lama, bahkan eksekutif dan tokoh politik. Semua menikmatinya dengan sumringah, meski duduk beralaskan koran di KA Parahyangan.
Nah bila sekarang KA Parahyangan merugi – manajemennya berdalih – karena ditinggalkan penumpang karena memilih kendaraan travel seiring dibukanya jalur tol Jakarta Bandung (tol Jakarta –Cikampek dan tol Cipularang), sepenuhnya tidak benar. Karena sebenarnya masing-masing moda transportasi memiliki keunggulan dan nilai tambah masing-masing.

Semestinya KA Parahyangan kekurangan penumpang itu tidak terjadi, bila saja pengelola KA tersebut (KAI) melakukan berbagai inovasi untuk memberikan nilai tambah dan keunggulan lain bagi masyarakat yang hendak ke Bandung atau sebaliknya ke Jakarta. Kehadiran travel tidak bisa dihindari, tapi tidak bisa juga karena ada travel terus kereta api mati. Bagaimana kalo semua jalur tol sudah dibangun menghubungkan kota-kota besar di Jawa? Kalo begitu semua jalur kereta api akan mati. Padahal di banyak negara, semua moda transportasi tetap hidup dengan sejumlah kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penumpang kereta banyak, penumpang mobil banyak, penumpang pesawat udara banyak, dan penumpang kapal laut juga banyak.

Manajemen KAI tidak cukup menghadapi pesaingan dengan travel hanya dengan menurunkan harga tiket KA Parahyangan. Karena bukan soal harga tiket murah yang menjadi penentu pilihan penumpang (buktinya harga tiket travel mencapai 60.000 – 70.000, dua kali lipat dari harga tiket KA Parahyangan). Tapi, yang lebih penting adalah kualitas pelayanan.

Semestinya PT KAI melakukan pelayanan yang lebih baik dan pembenahan manajemen perjalanan kereta, yang memang dirasakan mengalami penurunan kualitasnya. Misalnya, bila dulu perjalanan KA Parahyangan dari Gambir bisa sampai di Stasiun Hall Bandung dalam waktu 2.40 menit, belakangan justru membutuhkan waktu 3 jam. Jelas ini waktu yang sangat jauh perbedannya dengan perjalanan travel yang hanya memakan waktu 2,5 jam.

Yang juga penting adalah inovasi. Bila travel menggunakan strategi dengan mendekati para calon penumpang membuka pool di sentra-sentra bisnis dan sentra keramaian, semestinya PT KAI juga melakukan inovasi dengan mengembangkan sarana transportasi shuttle bus yang menjadi feeder dari satu titik tertentu ke stasiun. Untuk penyediaan shuttle bus dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

PT KAI juga misalnya dapat menambah layanan dengan fasilitas entertainment di KA, seperti menyediakan LCD home teather yang memutarkan film atau hiburan selama perjalanan KA. Atau bisa juga menyajikan live show di dalam kereta selama perjalanan akhir pekan misalnya. Atau bisa juga memberikan pertunjukan seni tradisional Sunda angklung yang melibatkan para penumpang KA selama perjalanan. Bisa juga membuat paket kerjasama dengan FO dan resto/café/hotel di Bandung dengan voucher diskon khusus bagi para penumpang KA Parahyangan. Atau bahkan membuka café khas Bandung di dalam kereta, atau membuka outlet FO di dalam kereta. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan… sebenarnya.

Sekarang KA Parahyangan sudah tiada. Sebuah musibah besar bagi industri transportasi masal Indonesia yang sebenarnya sangat dibutuhkan di negeri ini. Tentu kita tidak ingin mendengar lagi kabar duka lainnya, kematinan KA-KA rute lainnya hanya karena dalih kalah bersaing. Jangan sampai, buruk manajemen justru kereta api yang dikorbankan.

Saya hanya bisa mengelus dada dan bersedih. Tentu, sedih tak bisa lagi menumpang KA Parahyangan bila pulang kampung ke Bandung. Dan, sedih lainnya, gak bisa lagi bertemu dengan peragawati cantik yang berlengak lengok di koridor gerbong kereta api!

http://umum.kompasiana.com/2010/04/29/nostalgia-parahyangan/

Janjimu... Pesonamu...

2010-01-30T15:38:00.001+07:00

Dear sayang,
Hari ini, tepat 100 hari kita menjalin hubungan. Hubungan yg terbangun karena betapa mempesonanya kamu saat PDKT lalu.

Ketika itu, senyummu selalu tersungging di bibirmu… Betapa ramahnya kamu, selalu menyapa orang2 dengan lambaian tanganmu. Kamu juga care pada orang2 bawah. Kamu beri mereka sejumlah uang yg sangat bermanfaat untuk menyambung hidupnya, setidaknya bisa meringankan beban hidup mereka yg kurang beruntung, selama satu sampai tiga bulan…

Dengan tutur kata yg halus kamu ucapkan janji2mu. Kamu bilang, akan membahagiakanku. Kamu bilang akan mensejahterakanku. Kamu bilang akan membawaku menjadi org yg maju, bahkan dapat berperan di pentas dunia…

Duh… betapa senangnya aku. Aku teringat ketika lima tahun sebelumnya kamu menyanyikan lagu “ada bola di matamu”. Semua orang terpesona dan berdecak kagum padamu… karena suaramu, tutur katamu, senyummu, dan… hmn… kamu ganteng sayang…

Sayang, tak terasa hubungan kita kini sudah berjalan 100 hari. Entah mengapa, kok aku belum merasakan apa yg kamu janjikan ke aku dulu.

Aku yakin kamu masih ingat janji2 itu sayang… Janji2 yg sebenarnya lima tahun sebelumnya juga kamu sampaikan pada semua orang.

Aku ga tau apakah kamu sudah realisasikan janji2 itu? Tapi aku benar2 gak merasakannya. Apakah karena aku kurang peka, atau memang kamu belum melakukan apa2…

Sayang, kalo mau jujur sebenarnya aku sangat sakit hati ketika terkuak sejumlah masalah2 yg baik langsung maupun tidak langsung menyebut namamu. Misalnya, kasus si Markus, si Senturi, dll…

Aku ga tahu apa kamu benar2 berselingkuh dengan si Markus, si Senturi, atau lainnya?

Ya memang kamu bilang ke aku itu semua fitnah… Dengan mata berkaca2 dan mimik iba, kamu merasa menjadi korban fitnah. Kamu merasa ada yg menginginkan kamu jatuh. Kamu merasa ini ulah musuh2 kamu dulu…

Entahlah semua itu… Kamu tak perlu takut difitnah atau dijatuhkan sayang… Kalo kamu yakin benar dan tidak berselingkuh…

Lebih baik energi besar kamu gunakan untuk mengimplementasikan janji2 kamu. Bukankah kamu berjaji akan membahagiakan dan mensejahterakan aku?

Sayang, sekarang bukan lagi saatnya kamu tebar pesona terus. Bukan lagi sikap “jaim” kamu yg aku butuhkan. Bukan lagi gaya pencitraan kamu yg aku harapkan…

Aku hanya butuhkan satu hal sayang: kesetiaan kamu pada aku dengan membuktikan apa yg kamu ucapkan lalu, dengan karya2 nyata, sehingga aku bisa bahagia dan sejahtera…

Bila itu sudah kamu lakukan, kamu tak perlu takut sayang… Tak akan ada yg menjatuhkan kamu. Tak akan ada yag berusaha memisahkan aku dengan kamu… Kita akan selalu bersama, sampai waktu menjemputmu.

Sayang, meski selama 100 hari aku kecewa padamu, dengan sisa kepercayaanku dan harapanku aku masih akan memberikan kesempatan kamu… Gunakan kesempatan ini untuk merealisasikan janji2 kamu.

Lakukan ya sayang… Aku ga ingin lagi mendengar perselingkuhan2 baru kamu dengan sejumlah kasus ya…

Aku yakin kamu bisa, bila kamu gak hanya mengubar pesona dan citra…

Sayang, aku sangat berharap pada komitmen2 kamu dulu… Lakukan semuanya ya… Jangan sampai aku juga meninggalkan kamu seperti yang lainnya…

Aku menunggumu…
Kita bertemu setelah kamu merealisasikan janji2mu yahhhh…

Daaaahhhhhhh….!!!

http://www.facebook.com/guntursubagja?ref=profile#/notes/guntur-subagja-mahardika/janjimu-pesonamu/271022233206

http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/29/janjimu-pesonamu/

BUSINESS IndoAsia Magazine

2009-05-23T15:52:00.004+07:00

www.indonesianewsnetwork.com/wap/home.php

Presiden Baru, Ekonomi Baru

2009-05-23T15:49:00.002+07:00

www.businessindoasia.com

Seorang eksekutif muda tampak tak sabar lagi menanti 8 Juli 2009. Maklum saja, hampir satu semester ini, ia terbilang tidak melakukan banyak hal. Meski usahanya tetap jalan, tapi tanpa ekspansi. Semua rencana pengembangan bisnisnya ditunda. Seiring dengan pasar yang semakin lesu, sang eksekutif memilih menahan diri: wait and see.

Sebenarnya, satu kekhawatirannya sudah terlewati. Pemilihan umum anggota legislatif – meski muncul riak karena semrawutnya penyelenggaraan pemilu – sudah terlewati, damai. Namun, ada satu lagi yang ditunggunya dan sangat menentukan langkah bisnisnya: pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sempat dadanya sesak ketika adanya pecah kongsi antara presiden dan wakil presiden incumbent. Suhu politik kian memanas, dan peta koalisi pun berubah seratus delapan puluh derajat.

Sang eksekutif ini, sebenarnya tidak dalam posisi memihak kandidat calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ia lebih menanti visi dan program yang akan dikerjakan pemimpin negara ke depan. Ia ingin bangsa ini dinakhodai orang yang mampu mengarungi ombak dan badai krisis ekonomi global yang tengah melanda. Perlu nakhoda yang piawai dan cepat bertindak disaat dihantam krisis.

Trauma krisis ekonomi sepuluh tahun lalu masih membekas di benak eksekutif tersebut. Indikator-indikator ekonomi yang dibanggakan – juga diakui IMF dan Bank Dunia – pada 1997 ternyata tak mampu menghadap krisis moneter, yang membuat negeri ini terjerembab dalam krisis berkepanjangan.

Baru saja bisa menarik nafas – setelah sepuluh tahun berjuang dari jebakan krisis – ancaman krisis yang lebih besar sudah di depan mata. Bila salah-salah mengelola dan mengantisipasinya, krisis kali ini bisa bakal lebih dahsyat, karena sumbernya di pusat kekuatan ekonomi dunia: Amerika, Eropa, dan negara-negara besar Asia.

Banyak negara sudah melakukan antisipasi untuk terhindar dari jeratan krisis yang lebih besar. Langkah yang dilakukan tidak hanya sekadar menambah cadangan devisa, memberikan stimulus fiskal, menyalurkan dana tunai kepada masyarakat, tapi lebih dari itu beberapa negara menyiapkan kebijakan ekonomi mendasar, bahkan mengarah kepada perubahan orientasi ekonomi, tidak lagi berbasis pada pertumbuhan yang semu, tetapi lebih menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanda-tanda krisis sebenarnya sudah dirasakan Indonesia. Beberapa bank sudah ambruk, dan sejumlah perusahaan keuangan lainnya terseok. Sektor industri dan manufaktur juga sedang megap-megap, antara lain akibat menciutnya pasar ekspor dan menurunnya daya beli masyarakat domestik. Produksi dan jam kerja sudah dikurangi. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan mata. Sementara pemerintah tampak masih menerapkan kebijakan seperti penanganan krisis lalu, dengan pendekatan makro, populis, dan tidak menyentuh akar permasalahan krisis yang sesungguhnya.

Nah, pemilihan presiden diharapkan menjadi momentum untuk menerapkan kebijakan ekonomi baru. Ekonomi yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa ini yang diamanahkan para founding fathers negeri ini: mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Bukan ekonomi yang terus tumbuh tapi hanya dinikmati sebagian kecil rakyat negeri ini.

Apa yang ada di benak eksekutif muda ini, juga asa sebagian besar rakyat Indonesia. Bangsa ini ingin pemimpin yang mampu mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem ekonomi yang diterapkan selama ini, dan menyempurnakannya dengan kebijakan ekonomi yang baru.

Kalo boleh meniru iklan sebuah produk: Siapa pun presidennya, yang penting kebijakan ekonominya baru!.

Business IndoAsia Magazine, www.businessindoasia.com

Ekonomi Pasca Pemilu 2009

2009-05-10T21:41:00.005+07:00

Pesta demokrasi sedang berlangsung di Indonesia. Suhu politik negeri ini semakin hangat. Peningkatan temperatur politik bukan hanya selama masa kampanye partai politik, melainkan juga pasca pencontrengan pemilihan calon anggota legislatif.

Banyak pihak yang menilai penyelenggaraan dan manajemen pemilihan umum (Pemilu) kali ini semrawut. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya selama masa 10 tahun reformasi di Indonesia ini, banyak orang menyebut Pemilu 2009 terburuk.

Rupanya, banyak warga yang memiliki hak pilih tak dapat menggunakan hak suaranya lantaran tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan lainnya adalah kisruhnya penghitungan suara, gagalnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dugaan kecurangan, dan sampai muncul isu ancaman boikot tahap pemilu berikutnya, pemilihan presiden.

Persoalan-persoalan Pemilu itu diharapkan dapat diatasi dan tidak terjadi lagi dalam proses pemilu tahap berikutnya: Pemilihan Presiden 2009-2014, yang dijadwalkan 8 Juli 2009. Suasana politik bakal semakin hangat, apalagi berdasarkan penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survey, tidak ada satu partai pun yang dominan. Ada tiga partai besar yang meraih suara besar: Partai Demokrat (20 persen), Partai Golkar (15,6 persen), dan PDI Perjuangan (15 persen).

Dengan formasi tersebut, otomatis masing-masing harus berkoalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presidennya, sesuai syarat UU Pemilu yang menetapkan minimal suara yang diperoleh 25 persen atau 20 persen kursi di DPR. Saat tulisan ini dibuat calon presiden yang diusung partai belum ditetapkan KPU, dan pemilihan presiden belum berlangsung.

Tidak bisa dihindarkan hiruk pikuk politik ini bakal berdampak pada kerentanan stabilitas sosial, keamanan, dan ekonomi. Bila saja, Pemilu ini tidak dikelola dengan baik bisa jadi melahirkan gejolak sosial, keamanan, dan ekonomi. Perjuangan rakyat keluar dari kubangan krisis yang menyergap selama sepuluh tahun ini, akan sia-sia bila misalnya terjadi instabilitas pada semua aspek tersebut. Biaya ekonomi yang harus dibayar bakal sangat tinggi. Tentu, kita berharap pesta demokrasi berlangsung dengan aman dan damai, dan menghasilkan kepemimpinan sesuai dengan harapan rakyat.

Perlu disadari, persoalan bangsa saat ini dan ke depan sangat besar dan harus segera diatasi. Terutama persoalan ekonomi yang mengancam kelangsungan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global yang terjadi sejak kuartal keempat tahun lalu, sudah mulai dirasakan dampaknya oleh Indonesia.

Lembaga-lembaga multinasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009 akan sangat rendah. Sementara kerugian ekonomi akibat krisis tahun ini diperkirakan mencapai empat triliun dolar AS. Maka, ekonomi dunia bakal menciut, yang akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru.

Krisis ekonomi yang diawali krisis sektor keuangan Amerika Serikat itu, belum memberikan tanda-tanda bakal segera berakhir. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang berlangsung di London, Inggris, April silam, tak menghasilkan keputusan yang solid dan melahirkan solusi implementatif penanganan krisis ekonomi global.

Tantangan bagi Presiden Baru

Krisis ekonomi global telah membuat ekonomi nasional menjadi sangat rentan. Pertumbuhan ekonomi nasional bakal rendah, dan laju inflasi bisa mengkhawatirkan. Sementara sektor keuangan – perbankan dan pasar modal – menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Ditambah lagi dengan fluktuasi kurs rupiah yang masih cenderung melemah, meski belakangan ini mengalami penguatan signifikan.

Di sektor riil, kondisi kurang menggembirakan juga terjadi. Ekspor komoditas Indonesia terus menurun. Realita ini membuat perusahaan dan industri, khususnya manufaktur yang berorientasi ekspor kembang kempis. Mereka sudah menciutkan produksinya, dan bahkan menurunkan produktivitas tenaga kerjanya dengan, misalnya, mengurangi jam kerja atau shift kerja lantaran produksi memang menurun.

Seiring dengan itu pasar produk-produk industri ini juga menciut, likuiditas perusahaan memprihatinkan, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap karyawan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tampaknya sulit dihindarkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berulang kali memberikan warning terhadap pemerintah. Organisasi para pengusaha ini menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindarkan jika pemerintah tidak segera menyelematkan industri nasional.

Bila PHK terjadi, sudah pasti akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia yang saat ini sudah tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2008, tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,46 persen (2008). Ini belum termasuk kategori pengangguran terselubung, seperti misalnya yang berusia produktif tetapi sedang kuliah atau belajar. Ditambah lagi dengan pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahun meningkat, diperkirakan tingkat pengangguran tahun ini bakal membengkak. Sejumlah lembaga kajian memprediksi bahwa pengangguran 2009 akan mencapai 9 persen. Perlu disadari juga, bahwa selama ini tingkat pengangguran di Indonesia masih merupakan tertinggi di Asia.

Meningkatnya pengangguran bakal mendongkrak angka kemiskinan. Masih tingginya jumlah penduduk miskin merupakan persoalan besar bangsa ini dalam sepuluh tahun terakhir. Kebijakan pemerintah selama ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara cepat, karena realitanya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Ini belum termasuk rakyat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang secara statistik bebas dari miskin namun kenyataannya mengalami kesulitan ekonomi.

Jumlah penduduk miskin pada kuartal pertama 2008 masih sebesar 15,42 persen atau sekitar 35 juta jiwa. Jumlah lebih besar terjadi pada akhir 2008. Memang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih jauh dari signifikan bila dibandingkan dengan target pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Sementara tahun 2009, angka kemiskinan diprediksi lembaga kajian Indef mencapai 40, 4 juta jiwa atau sekitar 16,8 persen.

Sebenarnya banyak lembaga kajian yang menduga jumlah penduduk miskin Indonesia itu lebih besar dari yang diumumkan BPS. Pasalnya, lembaga statistik pemerintah itu menggunakan standar garis kemiskinan yang mengundang banyak kontroversi. BPS menggunakan standar pengeluaran per bulan Rp 182,636,- per kapita. Ini di bawah standar internasional yang menetapkan US 1 dolar per kapita. Bila menggunakan standar internasional yang selama ini dianut Bank Dunia dan menjadi rujukan berbagai negara, maka jumlah penduduk miskin bisa jadi meningkat hampir dua kali lipat.

Merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut. Seiring dengan itu pemerintah juga dituntut meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendongkrak daya beli dan memperkuat pasar domestik. Bila pendapatan masyarakat mengalami kenaikan signifikan, maka produk-produk lokal dan domestik dapat diserap oleh pasar domestik. Karena, ekspor tampaknya tidak bisa lagi menjadi andalan dalam beberapa tahun ke depan akibat negara-negara tujuan ekspor juga mengalami krisis yang cukup dalam.

Harapan pada Presiden Baru

Dalam situasi ekonomi nasional dan global seperti ini, masyarakat Indonesia memiliki harapan setelah pemilu Presiden periode 2009-2014 menghasilkan pemimpin baru Indonesia. Terlepas siapa yang terpilih – kandidat incumbent atau figur baru -- tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menata kebijakan ekonomi yang baru.

Kebijakan ekonomi lama yang berbasis pada kapitalisme dan neoliberalisme saat ini sudah tidak populer lagi, bahkan ditanggalkan banyak negara. Saatnya, Indonesia memperkuat ekonomi kerakyatan yang sebenarnya merupakan visi ekonomi bangsa ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ekonomi lokal dan domestik harus menjadi prioritas negeri ini. Gerakan Aku Cinta (Produk) Indonesia dapat menjadi langkah awal untuk membangun perekonomian domestik yang lebih kuat. Gerakan moral ini bila dikelola dengan baik dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat terhadap Indonesia.

Namun, gerakan tersebut harus dibumikan sehingga memasyarakat. Tidak cukup itu, pemerintah juga harus mendukungnya dengan sejumlah kebijakan ekonomi pro-rakyat dan melindungi produk-produk nasional. Alangkah tepatnya apabila gerakan modal ini disertai dengan regulasi pemerintah yang melindungi produk-produk lokal dengan mengurangi barang impor untuk komoditas yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

Tanpa bermaksud menjadi negeri proteksionis, perlu disadari bahwa realita di dunia saat ini – termasuk negara-negara yang menganut neoliberal – melakukan proteksi untuk kepentingan nasionalnya.

Krisis ekonomi global saat ini dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi sesuai dengan UUD 1945, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semoga pemerintahan baru dapat memanfaatkan momentum ini, jangan sampai Indonesia kembali kehilangan momentum untuk memulihkan dan mensejahterakan rakyat.

Facebook versus Ponari 2.0

2009-02-20T17:53:00.002+07:00

Beberapa hari lalu, saya membaca update status salah seorang sahabat di Facebook. ”Gila, gw facebook-an dari jam tujuh pagi”. Status itu diposting sekitar pukul delapan malam. Artinya, dia sudah online selama 13 jam. Dan, saat posting itu muncul di halaman publik, dia masih tetap online.

Saya tersenyum membaca statusnya. Tapi, tidak memberikan komen apapun. Apalagi, hari itu akhir pekan, saya juga sedang online Facebook sudah lebih dari lima jam. Seperti tidak ada gawean, 300 menit itu saya chatting, baca-baca notes, baca status teman-teman, mengirim pesan, dan add beberapa teman. Tanpa beranjak dari tempat duduk.

Seringkali memang mengaktifkan facebook lebih dari delapan jam sehari. Namun, tidak selama waktu itu beraktivitas Facebook. Hanya sesekali saja mengecek status kawan-kawan atau membalas pesan di wall, di sela-sela rutinitas kerja.

Saya dan kawan saya, mungkin hanya dua dari sekian juta orang yang bertingkah sama. Boleh jadi, sahabat yang lain lebih dahsyat dari itu. Buktinya, jam berapa pun saya buka Facebook (termasuk malam hari, dinihari, atau menjelang ayam berkokok) selalu bertemu kawan yang sedang online. Inilah fenomena yang tengah terjadi di jagad maya ini.

Bila saya pernah bilang bahwa facebook adalah istri kedua setelah handphone, bisa jadi sahabat lain menjadikan facebook sebagai ’soul mate’ nya, yang sudah menyatu dengan jiwanya. Situs jejaring sosial ini membuat orang menjadi nyandu. Mungkin melebihi seseorang mencandui rokok.

Fenomena itu pula, yang menurut kawan saya yang tinggal di Amrik, membuat sejumlah perusahaan AS melarang dan membatasi akses facebook bagi karyawannya. Bahkan sejumlah orang yang nyandu facebook pada jam kerjanya dipecat. Ini membuat banyak karyawan AS ketakutan membuka facebook di kantornya, apalagi saat ini warga Paman Sam itu sedang dilanda rasa takut kehilangan pekerjaan saking banyaknya PHK di sana. Betapa hantu layoff sangat menakutkan, ada karyawan yang punya jatah cuti tidak diambilnya lantaran takut saat kembali masuk kerja tak punya lagi kursi dan meja alias diberhentikan.

Kembali ke facebook, tidak bisa dipungkiri situs jejaring sosial ini memang sangat dahsyat. Pertumbuhan penggunanya melebihi pertumbuhan situs-situs terdahsyat lainnya seperti Google dan Yahoo!, Dalam dua pekan di bulan Februari 2009, misalnya, terdapat 25 juta member baru, sehingga jumlah warga Facebook mencapai 175 juta. Bila dirata-ratakan, dalam usianya yang masih balita, facebook mampu menyedot hati 40 juta orang per tahun. Posisi facebook kabarnya sudah mengalahkan MySpace, situs jejaring sosial terpopuler yang hadir lebih dahulu.

Nah, di tengah banyak kalangan sedang kecanduan facebook, di segmen lain juga ribuan orang sedang terhipnotis oleh kesaktian dukun cilik Ponari yang bermukim di pelosok desa di Jombang. Anak berusia 10 tahun itu diyakini banyak orang dapat menyembuhkan beragam penyakit. Pengobatannya simpel, hanya dengan mencelupkan batu saktinya di air yang kemudian diminum oleh pasennya. Konon, sejumlah orang sembuh setelah meminum celupan Ponari itu. Ribuan orang rela antri, bahkan beberapa diantaranya harus meninap berhari-hari, untuk mendapatkan pengobatan dari dukun cilik yang berpenghasilan mencapai 50 juta per hari itu. Betapa banyak dan padatnya pengunjung, tak terhindarkan beberapa orang tewas lantaran kelelahan atau berdesakan dalam antrian.

Lho kok jadi mengulas Ponari? Apa hubungannya dengan Facebook? Justru inilah yang menarik dicermati. Boleh setuju atau tidak, saya melihat ada ’kesamaan’ antara facebook dengan Ponari. Lho?

Facebook dan Ponari keduanya memiliki daya sihir yang kuat. Facebook dan Ponari mesugesti dan menghipnotis banyak orang sehingga meyakini (atau dalam konteks Facebook kecanduan). Facebook dan Ponari kerap memberikan harapan dan membuat orang bahagia. Facebook dan Ponari juga menjadi obat penat akibat kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini yang semakin tidak menentu.

Dan, ini yang paling penting dan harus disadari para Facebook-er, bahwa Facebook dan Ponari kerap kali menjadikan perilaku banyak orang tidak rasional.

Coba, ngapain lebih dari setengah hari online memelototi Facebook? Ngapain juga bangun tidur – bukannya terus mandi -- malah langsung online Facebook. Di jalan update Facebook. Sampai kantor buka facebook lagi. Jam istirahat cek facebook maning. Mau pulang kantor lihat Facebook deui. Mau tidur juga Mesbuk lagi. Bahkan mimpi pun serasa sedang chatting.... hahaha.

Tapi tidak perlu khawatir. Bukan hanya Anda yang begitu, melainkan banyak orang berpolah sama. Termasuk saya salah satunya....hehehe.

Jadi, sebenarnya Facebook adalah Ponari 2.0.

Bila Facebook Masuk Surga

2009-02-13T00:34:00.002+07:00

Guntur Subagja
Praktisi Media & Komunikasi Strategis

Saya patut berterimakasih pada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Melalui situs jejaring sosial yang didirikannya pada 4 Februari 2004 ini, saya menemukan kembali sahabat-sahabat lama yang sudah sekian tahun kehilangan kontak. Dan juga mendapat anugrah sahabat-sahabat baru dari beragam penjuru bumi.

Betapa gembiranya ketika bertemu kembali dengan sahabat bermain sewaktu kecil, sahabat saat sekolah, sahabat di tempat kerja, mantan tempat kerja, dan mitra kerja saat ini. Lewat FB, kadang kami ’bernostalgia’. Seringkali juga saling ’mengejek’ masa kecil dan masa culun kami (hehehe...). Sahabat saya itu sudah tersebar di mana-mana. Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa di luar negeri.

Beberapa sahabat lama dari luar juga berjumpa kembali melalui jagat maya ini. Senang sekali saat bertemu kembali sahabat lama dari India, Mexico, Filipina, Korea, China, dan Australia. Dan sedang mencari beberapa sahabat lama lainnya, diantaranya dari Rusia, Polandia, Vietnam, Thailand, dan Brazil. Sahabat dari Brazil sudah diperoleh kabar menjadi staf di kementrian informasi di negaranya. Namun belum sempat berjumpa di FB.

Dan, tidak luput juga ajang silaturahmi virtual ini mempertemukan kembali saya dengan para mantan teman dekat sekali (hehehe....) yang kini tetap menjadi sahabat, meski beberapa diantaranya hanya melalui jagat maya. Dalam hal ini tentu ’dihindari’ untuk bernostalgia... meski kadang-kadang ’bobol’ juga...hahaha. Biarlah sweet memories menjadi tetap manis untuk dikenang.

Melalui FB, pertemanan menjadi tidak ada batas. Kita dengan mudah dapat berteman dan bersahabat dengan pejabat negara, presiden, calon presiden, gubernur, wakil gubernur, anggota parlemen, caleg, politisi, pakar, artis, dll... tanpa harus melalui prosedur protokoler, lewat ajudan, juru bicara, atau manajernya.

Lebih dari itu, saya mendapatkan anugerah sahabat-sahabat baru yang sebelumnya sama sekali tidak kenal. Senang, teman semakin banyak, jaringan kian luas.Terimakasih sahabat-sahabat yang sudah meng-add-saya, dan terimakasih juga pada sahabat yg meng’confirm’ friend request saya.

Sebenarnya saya termasuk ’jadul’ alias terlambat menjadi member FB. Kalo gak salah, baru bulan Oktober or November 2008. Tapi saya langsung jatuh cinta karena merasakan dahsyatnya FB. Dalam tiga bulan saya mendapatkan 400 lebih sahabat. Meski jumlah ini mungkin kecil dibandingkan kawan-kawan lain yg sudah ribuan sahabatnya, tapi sangat berarti bagi saya. Separo dari jumlah itu adalah sahabat lama yang ditemukan kembali. Dan sebagiannya lagi adalah sahabat baru. Tentu, ingin terus menambah sahabat.... hingga facebook menolaknya (hahahah....)

Bagi saya, FB adalah istri kedua, setelah istri pertama yang menemani dengan setia selama tiga belas tahun: handphone. Setiap sempat, saya menengoknya dan menyentuhnya. Tak peduli sedang sibuk bekerja, sedang di jalan, sedang makan, meeting, atau jalan-jalan.

Banyak manfaaf dari FB. Beberapa kawan memperoleh klien, proyek, dan customer melalui FB. Sebagian sahabat lagi mendapatkan jodoh, pacar, dan akur lagi dengan pacarnya lewat situs jejaring sosial ini. Ada juga suami istri yang hendak bercerai, rujuk setelah suaminya mengirimi gift bunga dan hati melalui FB.

Namun, tak dipungkiri juga, tidak sedikit juga yang bermasalah akibat FB. Ada istri yang menggugat cerai suaminya lantaran melihat friends list FB suaminya yang sebagian para wanita cantik dan muda. Ada juga ibu yang mengabaikan anaknya bermain sendiri karena keasyikan chatting dengan teman lamanya. Ada juga pasangan yang memutuskan pacarnya lantaran teman chattingnya lebih mengasyikkan. Dan konon banyak juga yang berselingkuh melalui FB. Tampaknya yg terakhir ini salah menangkap misi FB bukan sebagai ajang silaturahmi, tapi menjadi ajang ’selingkuhi’ (hahahaha....).

Kita lihat saja sisi positifnya FB. Kalo ada hal negatif, anggap saja itu hanya ekses atau lantaran ’penyalahgunaan’ fungsi FB.

Hal paling bermanfaat dari FB telah memfasilitasi kita untuk menjalin dan membangun silaturahmi. FB juga menjadi tempat belajar dan menambah wawasan, karena banyak yang sharing tentang banyak hal. FB pun menjadi sarana untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari baik personal maupun pekerjaan, seperti komunikasi lewat chat, berbagi melalui foto,video, dan link, membangun komunitas melalui grup, memasarkan produk dan jasa pada pages yang tersedia, atau bahkan beriklan secara komersial membidik pasar yang besar.

FB telah berbagi, memberi, membantu, dan besedekah kepada satu juta orang pengguna dari Indonesia, dan lebih 40 juta pengguna di dunia. Data wikipedia, per Juli 2007 ada 34 juta anggota aktif FB. Dalam usianya yang masih balita, ia menjadi salah satu dari 10 situs yang paling banyak dikunjungi di dunia.

Kalo saja Facebook itu manusia dan beragama, boleh jadi akan masuk surga.

Selamat ulang tahun ke-5 Facebook!

Kampanye Caleg: Pendekatan Komunitas Lebih Efektif Ketimbang Spanduk

2009-01-31T10:50:00.001+07:00

BANDUNG – Kampanye calon anggota legislatif saat ini masih dilakukan secara konvensional dan cenderung kurang efektif. Penempatan spanduk dan baliho di lokasi-lokasi publik justru menjadi kontra produktif dan melahirkan antipati dari masyarakat lantaran tidak ditata dengan baik.

’Kampanye menggunakan pendekatan komunitas, turun langsung berbaur dengan masyarakat, dan dialog langsung tidak hanya mampu menumbuhkan awareness calon pemilih, tapi juga dapat meyakinkan calon pemilih agar tertambat hatinya pada kandidat atau caleg tersebut,”ungkap praktisi media dan komunikasi strategis, Guntur Subagja, dalam interview on-air RRI Bandung, Sabtu (31/1/09) pagi.

Spanduk, sebenarnya dapat menjadi media untuk membangun awareness dan branding caleg. Namun, karena bentuk, konten, dan penempatan spanduk yang relatif seragam membuat tujuan yang hendak dicapai tidak terwujud. Justru sebaliknya berjejernya spanduk caleg di tempat-tempat publik malah menimbulkan suasana semrawut, yang dapat membuat masyarakat tidak nyaman.

Guntur yang juga managing Director GMN Strategic ini memaparkan, banyak cara yang dapat dilakukan caleg untuk berkampanye. Selain pendekatan komunitas dan pertemuan langsung, caleg juga dapat berkampanye melalui pesan singkat (SMS), tulisan di media massa, atau melalui kegiatan sosial yang langsung manfaatnya dirasakan masyarakat. SMS dapat menjadi salah satu alternatif media yang efektif karena ada sekitar 120 juta pelanggan handphone di Indonesia. ”Kalo Obama membangun jejaring pemilih melalui internet, maka di Indonesia mungkin bisa melakukannya melalui SMS,”katanya. Pengguna internet di Indonesia belum banyak, meski kini terdapat sekitar 25 juta pengguna internet dan terus tumbuh.

Dengan pemilihan berdasarkan suara terbanyak, caleg dituntut mampu membangun personal branding dengan baik dan melahirkan citra yang positif kepada calon pemilihnya. Dengan pola suara terbanyak ini, masyarakat akan memilih caleg-caleg yang benar-benar dikenal atau populer. Ini menguntungkan bagi caleg yang sudah sejak lama berkomunikasi dan membangun jaringan dengan komunitas dan masyarkat, tokoh masyarakat seperti kyai, ulama, atau, guru, dan juga menguntungkan caleg dari kalangan figur publik seperti artis, bitang film atau sinetron dan selebritis lainnya.

Interview yang dipandu penyiar RRI Bandung, Rizki Ramadan, ditanggapi sejumlah pendengar. Seluruh pendengar yang mengomentari melalui telepon menyatakan, berjejeranya spanduk dan baliho caleg di lokasi-lokasi publik membuat masyarkat antipati terhadap para caleg tersebut. Mereka juga melihat tidak banyak caleg yang langsung terjun ke masyarakat.

”Jujur saja samapai sekarang saya masih bingung mau memilih siapa, karena saya sama sekali tidak kenal caleg anggota DPRD dan DPR tersebut,”ungkap Mang Encu dalam komentarnya melalui telepon.

(RRI Bandung, 31 Januari 2009)

http://www.inn.co.id/berita_detail1.php?id=2570

Turunnya Peringkat Doing Business dan Birokrasi Kita

2009-01-18T14:26:00.000+07:00

Guntur Subagja
Managing Director, LEADER - Local Economic and Community Development Center

International Finance Corporation (IFC), lembaga di bawah Bank Dunia, kembali memublikasikan peringkat kemudahan berusaha yang dikenal dengan tajuk Doing Business. Ini merupakan hasil survei terhadap 181 negara di dunia mengenai prosedur dan reformasi kemudahan berusaha, yang dilakukan setiap tahun.

Dalam peringkat Doing Business 2009 yang dipublikasikan 10 September, Indonesia menduduki peringkat 129. Posisi ini turun enam peringkat dibandingkan dengan 2008 yang berada di urutan ke 123. Padahal, peringkat Indonesia pada 2008 itu lebih baik dari 2007 yang masih berada di urutan 135.

Indonesia kini berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina yang melorot ke urutan 140. Sementara negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.

Fenomena Thailand memang sangat menarik. Kendati situasi politik di Negeri Gajah Putih tersebut hampir sepanjang tahun memanas tetapi prosedur dan kemudahan berusaha di negeri tersebut tetap kondusif, bahkan lebih baik. Pada Doing Business 2008, Thailand berada pada urutan ke-15.

Survei Doing Business dilakukan terhadap 10 indikator berusaha, yaitu starting a business, dealing with construction permits, employing workers, registering property, getting credit, dan protecting investor. Selain itu paying taxes, trading across borders, enforcing contract serta closing a business.

Dari kesepuluh indikator tersebut, Indonesia hanya mengalami perbaikan kemudahan dalam hal getting credit, yakni kemudahan memperoleh kredit yang merupakan buah kerja Bank Indonesia yang mememberikan kemudahan dan informasi institusi keuangan, termasuk profil risiko peminjam.

Mengenai starting a business, Indonesia mengalami penurunan tajam, bahkan oleh IFC termasuk dalam kategori sulit untuk memulai usaha. Memulai bisnis di Indonesia bisa lebih cepat tetapi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Peringkat Doing Business 2009 ini sedikit mencoreng Indonesia, yang justru pada 2008 mengklaim sedang melakukan reformasi kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.

Pemerintah secara resmi membentuk tim khusus Doing Business pada 2008, yang diketuai Meneg PAN Taufik Efendi dan dibantu Kepala BKPM Muhammad Lutfi. Kala itu, Pemerintah Indonesia optimistis akan mampu meningkatkan peringkat Doing Business, bahkan menargetkan posisi ke-75 pada dua tahun mendatang (2010). Sejumlah argumen disampaikan yang mendasari optimisme tersebut antara lain disahkannya UU Penanaman Modal, UU Perpajakan, dan reformasi sejumlah prosedur usaha, termasuk masa penyelesaian perizinan yang dipersingkat.

Sayang, reformasi itu tampaknya tidak berjalan mulus dalam implementasinya. Meski pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi hambatan dalam penerapan kemudahan berusaha tersebut, yang pasti dalam periode 2008 ini, berdasarkan survei IFC, tidak terjadi perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Reformasi birokrasi

Diakui atau tidak, kinerja dan pelayanan birokrasi Indonesia terbilang masih buruk. Dalam kemudahan berusaha, bisa terlihat dari proses perizinan yang masih panjang dan berbelit-belit. Pemahaman birokrasi yang kurang memadai dalam menangani masalah perizinan dan keterbatasan memberikan informasi kepada publik.

Ditambah lagi masih terjadinya pungutan liar, alias biaya tidak resmi, yang membuat proses perizinan memakan biaya tinggi. Birokrasi pemerintah tampaknya belum menyadari akan pentingnya pelayanan yang cepat, informasi yang tepat, dan biaya yang rendah untuk mengembangkan dunia usaha di Indonesia. Tidak hanya pelayanan terhadap usaha besar dengan investasi yang besar atau investasi asing, tapi juga pelayanan terhadap usaha-usaha kecil, termasuk para pemula yang akan melakukan usaha.

Otonomi daerah juga kerap menjadi persoalan, mengingat ketentuan dan prosedur berusaha di masing-masing daerah berbeda-beda. Untuk daerah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang memiliki visi ke depan, sejumlah perizinan untuk berusaha diberi berbagai kemudahan, bahkan ada daerah yang menerapkan perizinan berusaha seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) tanpa dipungut biaya. Salah satunya di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Namun, di beberapa daerah lain justru dijadikan sebagai objek pendapatan (tidak resmi). Kalangan birokrasi Indonesia sepertinya masih menganggap perizinan sebagai sumber pendapatan, bukan sebagai pelayanan yang wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Seiring dengan pelayanan birokrasi yang buruk, juga kerap muncul kebijakan yang kontraproduktif dengan kemudahan berusaha. Misalnya, yang terjadi dalam proses perizinan SIUP di wilayah DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah setempat mensyaratkan bagi yang mendirikan usaha harus memiliki tempat usaha (toko, ruko, perkantoran), dan tidak diperbolehkan di rumah. Kebijakan tersebut tentu menambah kesulitan dalam memulai usaha karena pengusaha pemula harus mengeluarkan biaya lebih banyak ketika mendirikan usaha. Padahal, kalau kita menyadari dan mencermati perusahaan-perusahaan sukses dan menjadi terkaya di dunia, seperti Google dan Micosoft berawal didirikan di sebuah garasi, di samping rumah mereka.

IFC sebenarnya telah merekomendasikan untuk mempermudah memulai usaha di Indonesia. Bahkan, termasuk dalam permodalan usaha. Saat mempublikasikan Doing Business 2008, telah disarankan Indonesia memperbaiki UU Perseroan Terbatas, dengan menetapkan modal usaha nol rupiah. Artinya, siapa pun boleh mendirikan usaha tanpa harus terbebani modal minimum ketika memulai usaha dengan badan hukum PT.

Kini tidak ada pilihan lain, harus melakukan reformasi birokrasi yang lebih serius di samping mereformasi kebijakan dan prosedur kemudahan berusaha. Perlu disadari, kemudahan berusaha akan melahirkan banyak wirausaha mandiri, yang dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Semakin banyak wirausahawan di negeri ini akan mempercepat terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera seperti diamanatkan konstitusi.

Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 11 November 2008

Buruk Citra, Buku Dicerca

2009-01-18T13:49:00.000+07:00

Lagi-lagi Akbar Tandjung merasa terusik. Kali ini oleh terbitnya buku berjudul 'Buloggate-Abdurahmangate-Akbargate-Megaskandal.'
Pengebirian dan pembelengguan intelektual adalah penindasan tersembunyi -- dan tersadis -- yang dilakukan rezim Orde Baru. Tak hanya hegemoni militer yang disusupkan ke dunia pendidikan dan sipil, tapi semua bentuk penerbitan yang dianggap merongrong penguasa juga harus disingkirkan tanpa ampun.

Fenomena yang disebut terakhir ini kembali menyeruak dalam era Kabinet Gotong Royong. Sebuah somasi dan ancaman pidana tiba-tiba dilontarkan oleh tim penasehat Akbar Tandjung kepada penulis, editor, dan penerbit buku 'Buloggate-Abdurahmangate-Akbargate-Megaskandal.' Pasalnya, orang nomor satu di Partai Golkar ini sangat terusik oleh buku karya Mad Ridwan dan Guntoro Soewarno yang mengulas keterkaitan para tokoh nasional itu dalam skandal Bulog itu.

Meski bukan isi buku itu yang jadi persoalan utama, tapi upaya Akbar untuk 'membreidel' buku yang diterbitkan oleh PT Global Mahardika Netama itu tampaknya tak main-main. Dalam somasi yang diungkap melalui surat tertanggal 15 Juli 2002, Akbar 'hanya' merasa keberatan terhadap pemuatan foto dirinya yang dijadikan gambar sampul buku setebal 200 halaman ini.

Di samping dianggap telah menyebabkan terjadinya 'character assasination' (penghancuran karakter), pemuatan foto ini juga dianggap telah melanggar Undang-undang Hak Cipta. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 12 Tahun 1997 pasal 18 ayat (1) junto Nomor 7 Tahun 1987 junto Nomor 6 Tahun 1982.

Dalam UU ini disebutkan bahwa pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak, atau mengumumkan ciptaanya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 tahun sesudah orang yang dipotret meningal dunia, mendapat izin dari ahli warisnya.

Dengan pertimbangan inilah keenam penasehat Akbar -- Amir Syamsuddin, Denny Kailimang, Marthen Pongrekun, John H Waliry, Atmajaya Salim, dan Nurhasyim Ilyas -- dalam surat mereka menuntut agar buku tersebut ditarik dari peredaran. Sedangkan orang yang terkait dengan penerbitan itu pun harus 'sungkem' tertulis kepada Akbar guna meminta maaf. Bila kedua tuntutan itu tak dipenuhi, ancaman perkara pidana pun akan digelar.

Menghadapi ancaman tersebut Mad Ridwan, salah seorang penulis, mengungkapkan tak gentar sedikit pun. ''Kami siap seribu persen,'' katanya. Menarik buku yang telah beredar, menurut penulis yang mantan wartawan ini, berarti melakukan pengkhianatan terhadap dunia intelektual dan perbukuan. ''Ini sudah tak zamannya lagi,'' tukasnya.

Ridwan bahkan mengaku telah membentuk tim penasehat hukum untuk menghadapi ancaman Akbar. Namun, dia masih menyembunyikan siapa yang bakal membantu dia dan rekan-rekannya dalam proses hukum. ''Saya tak bisa sebutkan orangnya sekarang, yang jelas banyak yang secara bersedia membantu secara sukarela,'' tukasnya sambil meletupkan tawa.

Perihal tuntutan yang terfokus pada foto, staf pengajar di Universitas Paramadina Mulya ini mengklaim bahwa pemuatan itu tak melanggar hukum. Pasalnya, kata Ridwan, foto hasil jepretan wartawan kantor berita 'Antara' itu telah dimuat di harian 'Republika.' Bila sudah diterbitkan oleh semua media massa, sambungnya, berarti foto itu telah menjadi milik publik.

Dengan demikian ia tak merasa perlu lagi meminta izin kepada Akbar ketika foto itu dijadikan sampul sebuah buku. ''Jadi tak ada yang melanggar UU Hak Cipta,'' katanya. ''Apalagi dalam buku itu disebutkan pula sumber fotonya.''

Pemilihan foto Akbar, jelas Ridwan, sebenarnya berdasarkan aspek disain. Dari sekian banyak foto yang disiapkan dalam penerbitan buku ini, hanya foto Akbarlah yang memenuhi konsep disain dan yang terbaik. ''Jadi tak ada muatan politik di sana,'' tandasnya.

Meskipun semua yang berkaitan dengan kasus Buloggate dipaparkan dalam buku ini, menurut Ridwan, isi dan judul buku ini tak mengarah pada golongan atau partai tertentu. ''Buku ini hanya menyodorkan fakta dan menyadarkan pemberantasan KKN di negeri ini,'' katanya. Tak urung buku yang telah dicetak 3.000 eksemplar ini laris manis di pasar, terutama di kalangan anggota DPR.

Buku yang disajikan dalam gaya jurnalistik ini dibagi dalam tujuh bagian. Dalam bagian pertama diceritakan tentang sejarah Badan Urusan Logistik (Bulog). Di bagian inni diuraikan bagaimana perjalanan lembaga ini mulai dari bentuknya sebagai yayasan lembaga pangan yang dikelola kolonial Belanda sejak 25 April 1939 hingga menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Maret 2002.

Dalam bagian kedua disajikan betapa Bulog dari masa ke masa dijadikan ajang sapi perah bagi penguasa, bahkan sebagai lumbung bagi institusi politik. Untuk memperkuat tesisnya ini, penulis menyodorkan kasus yang di alami Bustanul Arifin dan Beddu Amang, dua tokoh yang pernah mengelolanya. Tak hanya itu. Demi meyakinkannya, penulis pun mengutip hasil kajian INDEF dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di bagian ketiga pembaca akan dijamu dengan paparan kasus Buloggate yang menerpa Abdurrahman Wahid, yang disebut publik sebagai 'Buloggate I'. Di bagian selanjutanya pembaca diajak untuk berlabuh pada episode 'Buloggate II' yang menerpa Akbar Tandjung.

Setelah menyimak dua episode Buloggate penulis pun menyuguhkan betapa Buloggate merupakan sebuah megaskandal. Tak hanya kasusnya yang besar, tapi juga melibatkan beberapa petinggi negeri ini, termasuk percaturan politik Megawati.

Di bagian keenam, pembaca diajak larut dalam proses pengadilan atas skandal ini yang akhirnya membebaskan Akbar Tandjung. Di bagian akhir penulis menyuguhkan peta buta penyelesaian kasus ini menuju perhelatan politik tahun 2004.

* * *

Meski kedua penulis mengklaim bahwa buku ini hanyalah menyuguhkan deretan fakta, sayangnya tak didukung dengan sumber dan catatan yang memadai. Padahal sebagai sebuah buku, baik itu diramu dalam bahasa jurnalistik atau ilmiah, seyogyanya dikuatkan dengan catatan yang meyakinkan pembaca bahwa yang dipaparkan adalah sebuah fakta yang sesungguhnya.

Di sinilah pembaca akan kebingungan membedakan antara fakta yang sesungguhnya dan fakta yang terungkap di publik. Bisa jadi justru beberapa fakta yang terungkap oleh media (publik) bukan fakta yang sesungguhnya, tapi hanya perhelatan di luar panggung yang diramaikan oleh kalangan politisi yang tentunya memiliki kepentingan.

Pun ditegaskan dalam kata pengantar Guntur Subagja selaku editor, bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, apalagi memvonis para tokoh yang terlibat di dalam skandal. Tapi pembacalah yang menyimpulkan. Meski begitu, bila buku ini dijadikan acuan penelitian, maka pertangungjawaban ilmiahnya sangat lemah. Di sinilah pembaca harus jeli. masih diperlukan dukungan data lain, bila kita hendak menjadikan 'buku kliping berita' ini sebagai sumber penelitian.

Lepas dari semuanya itu usaha kedua penulis muda ini perlu diacungi jempol. Upaya untuk merajut penggalan demi penggalan kasus ini bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu waktu dan ketelitian dalam menyuguhkan secara utuh megaskandal Bulog ke hadapan pembaca. Untuk sekadar mengetahui dan menjadikan awal informasi bagi pengungkapan lebih detail kasus megaskandal tersebut, buku ini layak mendapat tempat di ruang baca Anda.

Akankah nasib buku 'bermasalah' ini mengikuti jejak buku 'Nation in Waiting' karya Adam Schwartz dan 'Komunitas-komunitas Imajiner dan Asal Usul Nasionalisme' karya Benedict Anderson, yang terpaksa ditarik dari peredaran? Kita tunggu saja.

http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=99
22 Juli 2002

Guntur Subagja, Menghalau Kemiskinan dengan Masjid Incorporated

2009-01-18T13:44:00.000+07:00

Oleh Wawan, niriah.com
17 September 2008

"Dari 34,96 juta orang miskin di Indonesia, mayoritas adalah umat Islam. Akan sulit jika hanya mengandalkan usaha pemerintah untuk menekan kemiskinan. Apalagi kebijakan ekonomi saat ini belum mampu menyentuh usaha kecil," ujar Guntur Subagja saat ditemui Niriah di sela-sela acara pencanangan Masjid Gaharu oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di Depok, 14 September 2008.

Sebagai aksi nyata atas kepihatinannya tersebut, Guntur mencoba mengusung sebuah solusi yakni Masjid Incorporated atau Masjid Inc, Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Indonesia. Selain sebagai penggagas, Guntur juga menjadi ketuanya.

Jumlah Masjid sekitar 750.000 lebih di seluruh Indonesia dan terus bertambah, menurut Guntur, menggenggam potensi luar biasa untuk menggugah ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar masjid. Lokasi masjid yang beragam, mulai dari pusat bisnis, perumahan hingga pelosok pedesaan, menjadikan tempat ibadah umat Islam ini lebih leluasa merangkul segala lapisan masyarakat. Pebisnis, karyawan, pedagang, pelajar, perajin kecil atau apapun profesi lainnya, akan melebur saat berkumpul di masjid.

Konsep Masjid Incorporated adalah membangun jejaring ekonomi berbasis masjid dengan memulai kegiatan ekonomi yang paling mudah dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pengelola masjid antara lain: baitulmaal wattamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah, toko bahan pokok atau minimarket, dan lembaga pendidikan.

"Sektor-sektor usaha masjid tersebut diintegrasikan dalam sebuah jejaring dengan dukungan sistem teknologi informasi berbasis internet," jelasnya.

Alhasil, antarsektor ekonomi di tiap masjid dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi. Sektor BMT dapat bertransaksi dengan BMT lainnya secara online. Bila satu BMT kelebihan dana (over likuiditas) dan BMT lainnya membutuhkan dana untuk pembiayaan, maka BMT tersebut dapat melakukan "kliring", mensuplai dana dari BMT yang kelebihan kepada BMT yang membutuhkan dana. Begitu juga ketika BMT menjadi channeling agent perbankan syariah, mereka dapat langsung mendistribusikan dananya ke BMT yang berjaring. Sementara laporan keuangan BMT dapat diakses nasabahnya setiap saat secara online dan real time.

Bidang usaha minimarket atau toko juga demikian. Masing-masing toko yang dikembangkan di setiap masjid terintegrasi, sehingga memiliki bargaining position dengan produsen untuk memperoleh harga yang lebih murah.

"Jejaring ini juga dapat menampung hasil produksi usaha mikro dan kecil yang dipasarkan melalui toko-toko jejaring masjid. Misalnya, produk kripik singkong yang dikembangkan home industry di Lampung dapat dijual di semua toko jejaring masjid di Indonesia. Dengan konsep ini akan terjadi efisiensi, sehingga harga jual mampu bersaing dengan toko atau minimarket konvensional, sementara produsen usaha mikro dan kecil juga tidak terjebak oleh tengkulak. Termasuk dalam hal pembiayaan, para produsen usaha mikro dan kecil dapat memperoleh dana dari BMT masjid," kata Guntur, panjang lebar.

"Dari sisi penyerapan kerja, bila masing-masing BMT mempekerjakan tiga orang, maka akan terserap sebanyak 600 ribu orang. Sementara 200 toko mempekerjakan lima orang setiap toko, tertampung tenaga kerja satu juta orang," tambahnya.

Belum lagi, dalam penciptaan wirausahawan mandiri. "Kalau setiap tahun BMT membiayai dan mengembangkan 30 orang saja pengusaha mikro dan kecil baru, akan lahir enam juta usahawan mandiri baru," katanya.

http://niriah.com/sosok/2id926.html

Koran Purwakarta Hadir dengan Konsep Jurnalisme Warga

2009-01-18T13:07:00.000+07:00

INN : PURWAKARTA - Urang Purwakarta kini punya surat kabar. Namanya: KORAN PURWAKARTA, koran asli milik dan untuk warga Purwakarta.

Berbeda dengan surat kabar lainnya yang beredar di Purwakarta, Koran Purwakarta menerapkan konsep “citizen journalism” (jurnalisme warga), dimana artikel, berita, foto, dan tulisan lain yang disajikannya adalah karya warga Purwakarta.

Siapa yang menjadi “wartawan” Koran Purwakarta? Dengan konsep jurnalisme warga, siapapun boleh mengirimkan berita, tulisan, foto, artikel, dan karya tulis lainnya (seperti karya sastra, seni, dll) ke koran ini. Mereka bisa guru, perangkat desa, pengurus RT, karang taruna, pemerintah, atau warga lainnya.

Beritanya tentang apa saja yang terjadi di seputar kita dan masalah di sekitar kita. Bisa tentang peristiwa atau kejadian, kegiatan desa, RT/RW, karang taruna, aktivitas siswa, prestasi seseorang atau lembaga, juga bisa berupa artikel gagasan, penyuluhan, berbagi pengalaman, dan lainnya.

Syaratnya simpel, berita/ artikel yang dikirm adalah karya sendiri, sesuai fakta, akurat, tidak bersifat fitnah/SARA. Berita/ artikel yang akan dimuat adalah yang memiliki nilai edukasi/mendidik, memberikan teladan, informatif, dan bermanfaat bagi warga Purwakarta. Berita yang mengkritisi sesuatu, misalnya kebijakan pemerintah, pelayanan publik, kinerja aparat, kinerja wakil rakyat, perilaku tokoh publik, dan lainnya, juga akan menjadi bagian dari informasi yang disajikan koran ini.

Tim redaksi akan menyeleksi berita dan artikel yang layak muat dan bila perlu mengedit sebelum dipublikasikan.

Mencerdaskan dan Mensejahterakan Warga

“Koran ini dirancang sebagai koran publik, koran dari warga untuk warga Purwakarta,”ungkap Guntur Subagja, pimpinan Koran Purwakarta.

Guntur Subagja, seorang praktisi media dan komunikasi strategis, adalah putra kelahiran Purwakarta. Ia memimpin usaha media grup INN - Indonesia News Network dan perusahaan konsultan komunikasi strategis GMN Strategic yang berkantor pusat di Jakarta.

Bersama Asep Sundu Mulyana (pendidik), Guntoro Suwarno (wartawan senior), Kusye Juneanto (pengusaha), dan Aden Budi (profesional) membidani koran ini dengan misi: “Mencerdaskan dan mensejahterakan warga Purwakarta”.

Dengan kehadiran Koran Pur wakarta -- yang juga akan dileng kapi dengan portal internetnya -- warga Purwakarta akan memperoleh informasi lebih banyak mengenai segala hal, termasuk informasi pendidikan, ekonomi, peluang usaha dan kewirausahaan, pertanian dan agrobisnis, agama, dan lainnya yang dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, penda-patan, dan pada akhirnya dapat mencerdaskan dan meningkat-kan kesejahteraan masyarakat.

Koran Purwakarta dapat men jadi sarana untuk mengembang kan potensi, prestasi, dan kompetensi seseorang atau lembaga/ organisasi baik pemerintah, swas ta, maupun lembaga nirlaba.

Koran Purwakarta akan disebar ke berbagai wilayah di Purwakarta. Selain dijual secara eceran dan langganan, untuk memberikan akses informasi kepada warga juga akan ditempel/dipasang di papan baca di balai-balai desa dan sekolah di wilayah Purwakarta.

Koran ini akan menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk, jasa, perusahaan, atau figur dan tokoh publik kepada masyarakat.

Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memiliki dan mengembangkan koran ini sebagai media publik, untuk mencerdaskan dan mensejahte-rakan warga. Inilah koran asli urang Purwakarta!

(http://www.inn.co.id/berita_detail1.php?id=2549)

Mengemas Serpihan Berita Menjadi Buku

2009-01-18T12:49:00.000+07:00

Sepucuk surat dari tim pengacara Akbar Tandjung melayang ke sebuah bangunan berlantai dua di Pejaten, Jakarta Selatan. Tiga lembar kertas berwarna cokelat kekuningan itu bukan sembarang surat. Isinya somasi terhadap PT Global Mahardika Netama yang menerbitkan buku Buloggate, Abdurrahmangate, Akbargate, Megaskandal dan berkantor di bangunan itu. Tim pengacara ketua umum Partai Golkar itu minta agar buku tersebut ditarik dari peredaran.

Pasalnya ternyata bukan karena isinya telah membuat Akbar Tandjung kebakaran jenggot. Persoalannya ternyata menyangkut hal lain. "Yang dipermasalahkan justru foto Akbar Tandjung di sampul," kata Mad Ridwan, penyusun Buloggate bersama Guntoro Suwarno.

Tim pengacara ketua DPR itu menggunakan pasal hak cipta karena penerbit mencantumkan foto kliennya tanpa minta izin. "Materi buku justru tidak dipermasalahkan," kata Ridwan, yang mantan wartawan mingguan politik Tekad ini.

Buku yang terdiri atas tujuh bab ini sejatinya tidak menampilkan temuan baru. Seperti diakui Ridwan, 90 persen isi buku sudah tertuang di media massa. Artinya buku ini merupakan kompilasi dari berbagai bahan yang dirangkum dalam satu kesatuan. "Sekitar lima sampai 10 persen merupakan temuan kita," kata Ridwan.

Rupanya membukukan sebuah peristiwa yang sedang hangat telah menjadi salah satu tren yang berkembang di dunia perbukuan. Paling tidak, itulah yang dilakukan penerbit Global Mahardika. Selain Buloggate yang terbit pada Mei 2002, Global Mahardika menerbitkan Kerusuhan Poso yang Sebenarnya pada November 2001. Buku ini ditulis oleh S. Sinansari ecip dan Darwis Waru. Satu bulan kemudian lahir buku Agenda Tersembunyi Tragedi WTC karya Dedi Junaedi dan Mujiyanto dari rahim penerbit yang sama.

Tren membukukan peristiwa sempat mengalami booming ketika peristiwa 11 September pecah tahun lalu. Buku tentang hancurnya dua menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, AS, itu terbit dalam berbagai versi. Penerbit Gema Insani Press (GIP) Jakarta menerbitkan Jihad Osama Versus Amerika yang laris manis. Buku ini dicetak 3.000 eksemplar sekitar satu bulan setelah tragedi Selasa hitam itu ludes dalam waktu dua bulan.

Pemasaran buku karya Adian Husaini itu didukung pamflet besar-besaran di berbagai tempat. "Momen perlawanan terhadap Amerika itu cukup membantu pemasaran," kata Kusmanto, Kasubdiv Pemasaran GIP Jakarta.

Titik berat buku itu apalagi kalau bukan sosok pengusaha kaya yang terbuang dari negerinya, Osama bin Laden. Sampai akhir tahun lalu, bahkan sosok manusia yang paling dicari Amerika itu masih menjadi daya tarik untuk tema buku.

Selain GIP, penerbit baru seperti Ababil Press Jakarta tak kalah bersaing dengan seniornya. Tema Osama diusung besar-besaran lewat buku pertamanya Deklarasi Perang Usamah bin Ladin. Buku yang dicetak 5.000 eksemplar itu hampir tak terlihat di rak-rak toko buku setelah lima bulan dipasarkan karena laku keras. Begitu pula buku Osama bin Laden, Jihad Sepanjang Hayat karya Ready Susanto yang diterbitkan Kiblat Jakarta (yang benar: Kiblat Bandung, Rea).

Buku-buku berbasis peristiwa itu sebenarnya hanya merangkai serpihan kisah yang berserakan di berbagai media. Jangan heran jika sumber utama buku tersebut aneka media massa, baik dalam maupun luar negeri. Kerap memang tak asal tempel dan tetap perlu kelihaian untuk membuat kisah yang bertebaran di berbagai media itu menjadi satu kesatuan kisah yang menarik. Lagipula tak semua berita di media massa bisa langsung diambil. Artinya tak mudah menuangkan berita dalam bentuk buku. "Tetap harus ada perspektif dari penulisnya," kata Ridwan.

Perspektif penyusun pada sebuah peristwa menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, meski mengambil satu sumber sama, seringkali terjadi penafsiran yang berbeda. Dalam hal ini penyusun memilih kisah yang cocok dengan tujuan penulisan buku. Dalam Jihad Osama Versus Amerika misalnya, berbagai cuplikan dan pernyataan diambil untuk mendukung kebenaran yang diyakini penyusunnya.

Begitu pula, sebagian buku tersebut tak sekadar merangkai berita permukaan. Data dan fakta yang pernah dimuat media massa menjadi salah satu faktor pendukung penting. "Buku ini juga menyajikan referensi dan latar belakang masalah," kata Guntur Subagja, editor Buloggate.

Referensi dan latar belakang yang dimaksud adalah sejarah awal kehadiran Badan Urusan Logistik (Bulog). Sejarah pengendalian pangan itu dimulai ketia pemerintah kolonial Belanda membentuk Yayasan Bahan pangan atau Voeding Midden Fonds pada 25 April 1939. Yayasan itu terus berbenah dan berganti nama seiring dengan pergantian kekusaaan. Sampai akhirnya lewat keputusan presiden No. 69/1967 dibentuklah Bulog. Badan ini menggantikan Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk sejak 1966.

Penambahan latar belakang ini memperluas wawasan pembaca untuk sampai pada kasus dana nonneraca Bolug yang membelit Akbar Tandjung. Dengan paparan sejarah itu, pembaca dimudahkan memahami seluk beluk dana di kas Bulog. Dengan pola itu serpihan berita di media massa memiliki bobot tambahan. Hal ini bisa dimaklumi karena media massa cenderung memberitakan pusaran kasus dana Rp 40 miliar tersebut.

Bobot buku berbasis peristiwa tak melulu menyertakan latar belakang sejarahnya. Kehadiran penulis pada peristiwa yang terjadi tentu memberikan bobot yang lebih. Model ini biasanya dipilih oleh penulis yang memiliki latar belakang jurnalistik. Buku Kerusuhan Poso yang Sebenarnya ditulis bukan saja berdasarkan fakta tertulis di media, tapi penelusurun langsung di lapangan.

Cara ini memungkinkan karena Darwis, penulisnya, adalah seorang koresponden majalah Gamma dan redaktur pelaksana tabloid berita Formasi di Palu. Kedekatan tempat peristiwa memungkinkan Darwis menelisik kisah yang belum terungkap. Berita di media massa dikolaborasi dengan penelusuran lapangan hingga menjadi satu bentuk yang utuh. "Penyusun mencoba merapikan catatan kesaksian dan pengamatan," tulis Darwis dalam pengantarnya.

Sesungguhnya bukan hanya buku di atas yang membukukan sebuah peristiwa. Banyak tema yang telah dibukukan seperti kasus uang palsu. Buku yang hanya mencomot beberapa laporan media massa ini hadir sesaat setelah kasus uang palsu meledak dua tahun lalu. Buku ini tak lebih dari kliping berita. Tak heran jika kualitas yang dihasilkan layak dipertanyakan. Tema uang palsu menarik diangkat menjadi buku tak lama setelah terungkap keterlibatan seorang perwira militer dari Surabaya beberapa waktu lalu.

Banjir berita itu tak luput dari tangan-tangan terampil untuk menyajikannya dalam bentuk buku. Meski jauh dari bobot ilmiah, namun buku Ranjang Kedua Sang Presiden yang mengangkat tema affair seorang presiden itu laris manis. Buku bersampul wajah si empunya berita itu juga menghiasi rak-rak toko buku besar. Namanya berita hangat, bagaimana pun tetap menarik untuk dibukukan. (arif firmansyah)

(Sumber: Koran Tempo, 4 Agustus 2002)

Apakah Privatisasi Sebuah Solusi

2009-01-18T12:40:00.001+07:00

Membaca buku “Menguak Agenda Privatisasi BUMN (Judul Asli : Mari Menjual Negara) dengan penulis Guntur Subagja, kita seakan disodori sebuah pertanyaan apa yang terjadi dalam proses privatisasi? Setelah membaca halaman demi halaman, kita akan mengambil kesimpulan banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam proses privatisasi BMUN selama ini menjadikannya layak dipertanyakan kembali.

Bagi pemerintah, privatisasi merupakan solusi terbaik. Tetapi tidak bagi banyak kalangan. Pemerintah menganggap privatisasi yang dilakukan dapat memperbaiki kinerja BUMN yang secara umum buruk. Ini menjadi alasan pertama kenapa privatisasi dilakukan. Kedua, yang sangat mendesak, untuk menambal defisit APBN yang terjadi sejak beberapa tahun lalu bahkan beberapa tahun ke depan. Alasan lainnya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan internasional dengan mengundang dan memberi kesempatan kepada investor asing membeli BUMN. Semua itu diharapkan akan menggiatkan kembali perekonomian Indonesia secara perlahan.

Akan tetapi bagi banyak kalangan, privatisasi bukan solusi. Justru menjadi masalah baru yang mengantarkan Indonesia ke gerbang kehancuran. Hal ini lantaran perusahaan pelat merah yang dijual adalah aset strategis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Tetap menjual BUMN tersebut sama artinya dengan menjual negara. Lantas, kenapa pemerintah tetap bersikeras untuk menjual? Disitulah letak kejanggalannya. Dan kehadiran buku yang ditulis oleh Guntur Subagja dkk ini berhasil menguak satu per satu kejanggalan agenda privatisasi tersebut.

Soal kinerja BUMN misalnya. Memang sejak awal berdiri kinerja perusahaan negara kurang baik. Namun harus dipahami bahwa BUMN adalah agent of development yang melaksanakan misi ganda, yakni bisnis dan sosial. Selain itu, adalah fakta yang sulit dibantahkan bahwa BUMN selama ini menjadi “sapi perahan” para penguasa. Sumber dana dari BUMN inilah yang selama ini menjadi modal bagi seseorang atau sekelompok orang penguasa untuk memuluskan ambisi politik dan bisnisnya. Maka kebocoran pun sangat besar. Kebocoran atau lebih tepat dikatakan korupsi inilah yang sesungguhnya dominan membuat buruknya kinerja BUMN secara keseluruhan. Kebocoranlah yang menjadikan pengelolaan BUMN menjadi inefisien.

Ketiga penulis buku ini yang notabene wartawan menafsirkan agenda privatisasi ini sebagai upaya “Rampokisasi BUMN” yang dilakukan secara sengaja oleh IMF untuk keuntungan para investor asing. Menurut penulis, ada beberapa fakta yang memperkuat dugaan tersebut, diantaranya:

Pertama, IMF cenderung untuk membiarkan berlangsungnya proses privatisasi BUMN tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal, pelaksanaan program privatisasi dengan payung UU merupakan hal yang sangat lazim di seluruh dunia. Sikap IMF yang membiarkan privatisasi tanpa dasar hukum yang jelas terhadap Indonesia, bertentangan dengan ketika mereka melaksanakan program serupa di Nigeria. Kedua, selama ini IMF bersikap pura-pura tidak tahu terhadap berbagai skandal pelaksanaan program privatisasi BUMN di Indonesia. Ketiga, IMF bahkan tidak segan-segan memasuki wilayah politik guna menekan pemerintah agar mempercepat pelaksanaan program privatisasi di Indonesia. Faktor lainnya, IMF cenderung membiarkan digunakannya dana-dana hasil privatisasi tanpa aturan yang jelas.

Beberapa fakta tersebut jelas menunjukkan IMF tak lebih dari sebuah sarana bagi para investor asing untuk merampok BUMN yang notabene merupakan aset strategis bangsa dengan harga sangat murah (obral). Sehingga sangat wajar ketika kemudian program privatisasi tersebut tidak memenuhi target-target penerimaan negara. Bagi Guntur Subagja dkk, jangankan mencapai target, pelaksanaan privatisasi ala IMF itu cenderung mengundang keresahan dan menyeret bangsa Indonesia ke arah “balkanisasi”.

Ironisnya lagi, sikap pemerintah terkesan penurut atas setiap keinginan IMF. Dalam pandangan Amien Rais, hal ini tidak lain karena di birokrasi pemerintahan bercokol birokrat-birokrat yang tidak memegang amanah jabatannya untuk membela kepentingan nasional Indonesia. Mereka ternyata lebih menjadi antek-antek asing yang duduk di birokrasi pemerintahan. Belakangan, meski sudah tahu biang kerok IMF, pemerintah pun masih tidak berani dengan tegas memutuskan hubungan dengan IMF.

Berbagai kejanggalan dan skandal yang diungkapkan penulis dalam buku ini menyadarkan kita semua bahwa agenda privatisasi sudah saatnya dihentikan. Sebab bila diteruskan, tak lebih dari agenda menjual negara. Izzah (harga diri) bangsa juga ikut terjual. Amien Rais pernah mengingatkan, bila proses privatisasi dan deregulasi ugal-ugalan terus berjalan, tidak mustahil bangsa Indonesia menjadi bangsa jongos, bangsa kuli, bangsa proletar di negeri sendiri. Masih menurut Amien Rais, menjual aset bangsa ke pihak asing secara murah dan tidak bertanggungjawab pada hakekatnya telah melakukan ultimate crime against the nation, yaitu kejahatan puncak terhadap bangsa Indonesia. ***

(http://satriajenggala.wordpress.com/2008/07/24/apakah-privatisasi-sebuah-solusi/)

Masihkan Indonesia akan Membebek pada Perekonomian AS?

2008-11-22T22:53:00.000+07:00

Guntur Subagja

Managing Director

Local Economic and Community Development Center (Leader)

Riak krisis finansial di Amerika Serikat sebenarnya sudah terasa sejak awal tahun 2007 silam. Kala itu, sejumlah lembaga keuangan Paman Sam sudah mulai batuk-batuk. Indeks Wall Street juga mulai goyang dengan fluktuasi yang tinggi.

Mulailah riak menjadi gelombang pada 12 Maret 2007. Perusahaan AS, New Century Mortgage Corporation, bangkrut. Gelombang terus menjalar, empat bulan kemudian perusahaan raksasa hedge fund, Two Bear Stearns Co, amrbuk. Bear terpaksa diakusisi oleh JP Morgan Chase dengan harga sahamnya yang melorot 98 persen. JP Morgan mendapat suntikan dari bank sentral AS senilai 30 miliar dolar AS untuk membackup akuisisi tersebut.

Penyelamatan Bear Stearn bukan akhir dari masalah. Pasca itu, perusahaan keuangan Countrywide Financial Co sekarat, diikuti oleh sejumlah perbankan dan lembaga keuangan yang kesulitan likuditas. Bank sentral AS, The Federal Reserve kembalio menyuntikkan dananya terhada beberapa lembaga keuangan senilai 130 miliar dolar AS.

Krisis terus memakan korban, lembaga-lembaga keuangan raksasa AS. Pada 24 Oktober 2008, terkuak lagi bahwa perusahaan keuangan Merril Lynch & Co Inc merugi 2,3 miliar dolar AS dan tak mampu membayar kewajibannya (default) kepada para pemegang surat berharganya . Disusul kemudian kerugian bank terbesar Inggris HSBC senilai 3,7 miliar dolar AS. Bank-bank sentral Barat mulai mengumbar dananya menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan.

Kucuran duit ratusan miliar dolar AS itu sama sekali tak menyelesaikan masalah. Justru secara cepat mulai terkuak kebobrokan-kebobrokan perbankan dan lembaga keuangan AS dan Barat. Citigrouop, bank terbesar di AS nyaris sekarat karena kerugian 10 miliar dolar AS, 15 Janauri 2008. Beruntung perusahaan yang memayungi Citibank itu diselamatkan oleh investor dari Timur Tengah dengan suntikan dana miliar dolar AS hingga sedikit bisa bernafas.

Dua hari kemudian skandal Merryl Lynch kembali terungkap setelah dinyatakan mengalami kerugian 10 miliar dolar AS. Esoknya, pemerintah AS menyuntikkan dana 140 miliar dolar AS untuk menstimulus ekonomi negeri itu. Namun, lagi-lagi, dana yang dikeluarkan itu ibarat membuang garam di laut, tak efektif untuk menyelesaikan krisis finansial perusahaan-perusahaan AS.

Penyebab utamanya adalah instrument pasar modal subprime morgatge (derivative surat utang perumahan) yang ternyata tidak sesuai dengan nilain riil. Instrumen investasi it terus melorot hingga menggerogoti modal lembaga-lembaga keuangan AS. Buntutnya harga saham lembaga keuangan di AS itu anjlok.

September 2008, dunia dikejutkan oleh bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan investasi keuangan raksasa yang memiliki jaringan kantor di berbagai negara. Lehman Brothers tak terselamatkan. Bencana itu memakan korban berikutnya, Washington Mutual (Wamu) yang juga terpuruk. Disusul kemudian Freddie Mac and Fannie Mae, American International Group (AIG), dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Kondisi ini membuat kepanikan masyarakat dan investor. Indeks saham di Wall Street terus melorot. Bursa saham yang menjadi kiblat keuangan dunia itu yang biasanya berada pada level 14.000-an, terpangkas hingga terperosok ke jurang. Ambruknya Wall Street ini telah memangkas indeks bursa saham di belahan dunia: Eropa, Asia, dan lainnya.

Riak dan gelombang itu, telah menjadi tsunami. Menyapu semua kekuatan ekonomi semu dari sistem ekonomi kapitalis. Terjadi gelembung ekonomi (bubble economy) yang tidak sesuai dengan riilnya. Angka-angka yang muncul di bursa saham, instrument investasi, dan surat-surat utang, tidak mencerminkan nilai sebenanrya. Bahkan instrumen-instrumen itu pun diturunkan lagi dalam produk derivatif seperti halnya subprime mortgage.

Pemerintah AS juga panik. Berusaha menenangkan pasar, Presiden AS Geroge W Bush mengucurkan dana bailout kepada perusahaan-perusahaan keuangan AS senilai 700 miliar dolar AS. Tak mudah untuk meyakinkan Senat dan Kongres memperoleh persetujuan tersebut, meski akhirnya uang rakyat AS itu boleh digunakan.

Persoalannya adalah selesaikah permasalahan setelah kucuran ratusan hingga ribuan miliar dolar AS tersebut? Ternyata tidak. Indeks Wall Street tetap saja melemah. Menjalar ke bursa-bursa saham di belahan dunia lainnya. Berbagai negara terpaksa melakukan langkah serupa AS, mengalokasikan dana talangan (bailout) miliar dolar AS.

Termasuk pemerintah Indonesia, yang pernah berpengalaman dilanda krisis finansial pada tahun 1998 – hingga kini belum pulih benar – masih melakukan kebijakan yang sama, mengekor kepada AS, mengeluarkan kebijakan pengamanan sektor finansial. Pemerintah malah mengabaikan sektor riil dan usaha mikro, kecil, menengah, yang semestinya dibackup, agar terhindar dari terpaan krisis keuangan.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia benar-benar tidak berhasil mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Meski pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, ternyata indeks harga saham Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melorot. Pekan keempat Oktober, IHSG terpuruk di bawah level 1.200. Begitu juga nilai tukar rupiah terseok, hingga diperdagangkan pada level Rp 12.000 per dolar AS.

Antisipasi krisis di Indonesia hampir sama yang dilakukan tahun 1997-1998 lalu. Hanya saja bedanya, masyarakat tidak begitu mengalami kepanikan mendalam seperti krisis keuangan Asia lalu, bukan karena bersikap lebih tenang, tapi boleh jadi lantara mereka sampai saat ini masih merasakan bangsa ini dalam krisis ekonomi. Maklum saja, pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Walaupun secara statistik pemerintah kemiskinan dan pengangguran menurun, namun perlu disadari kualitas ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya menurun. Posisi masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan menjadi lebiih banyak. Pun begitu sektor industri sulit berekspansi sehingga serapan tenaga kerja sangat minim.

Penanganan krisis dengan cara-cara lama tentu bukanlah jalan keluar. Penganut kapitalisme Barat, Presiden Nicolas Sarkozy dengan tegas menyatakan bahwa “Kita tidak bisa mengikuti jalur yang sama karena masalah yang sama akan menimbulkan musibah yang sama (di masa depan).”

Ia pun meminta pemimpin pemimpin dunia meninjau kembali sistem kapitalisme dan mengendalikan pasar dari ulah-ulah spekulan, seperti yang terjadi di bursa-bursa saham selama ini.

Presiden AS George W Bush sendiri tampak seakan frustasi menyaksikan kejatuhan Wall Steet dan bursa-bursa saham utama lainnya. "Saya ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Namun, krisis belum bisa dihentikan," katanya.

Artinya cara-cara lama yang diterapkan sudah tidak relevan lagi untuk mengatasi krisis. Apalagi krisis finansial yang terjadi selama masa kapitalisme ini terulang setiap dekade sejak tahun 1920-an. Maka, gagazan sarkozy untuk mengkaji sistem kapitalisme sangat tepat.

Lihatlah apa yang disampaikan Presiden Republik Rakyat Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Bursa saham di Iran tidak terpengaruh krisis global, lantaran para pemain di bursa saham itu adalah para investor lokal. Pemodal asing telah hengkang sejak konfrontasi Iran dengan Barat, namun rupanya membawa hal positif dalam perekonomian Iran di tengah krisis.

Ahmadinedjad juga mengingatkan dunia bahwa sistem perbankan syariah bakal tahan dari krisis. Pernyataan Ahmadinejad senada dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. ““Ajaran Marxisme telah ambruk dan suara meletusnya demokrasi liberal Barat (kapitalisme_ kini terdengar,” ungkap Ayatollah. Kapitalisme disebut Iran telah mati.

Bagi Indonesia sebenarnya momentum tepat untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai solusi dari krisis keuangan yang terjadi saat ini. Selama masa krisis lalu, perbankan syariah sudah teruji tidak perlu dibailout dalam bentuk rekapitalisasi perbankan, dan hingga kini masih tetap bertahan. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia saat ini muslim.

Bila merujuk pada UUD 1945 tampaknya Sistem ekonomi Islam (syariah) sejalan dengan sistem ekonomi yang diamanatkan dalam dasar negara tersebut. Dimana, perekonomian dibangun bersama, untuk kepentingan bersama, dan kesejahteraan bersama.

Kita jangan terjebak pada nama atau aliran dalam sistem ekonomi saat ini. Bisa saja, walaupun pola dan sistemnya yang diterapkan sesuai syariah, namun namanya tidak masalah bila diberinama misalnya, sistem ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, atau ekonomi berkeadilan. Atau bisa saja namanya ekonomi kapitalis berkeadilan atau kapitalis syariah. Apapun namanya, yang pasti sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang diterapkan saat ini sudah usang, rapuh, dan merugikan banyak pihak. Sejumlah pemimpin negara, terutama di Eropa, sudah mulai memikirkan sitem dan tata ekonomi baru yang bisa mewujudkan keadilan masyarakat dan dunia.

Masihkan Indonesia akan membebek pada ekonomi AS yang saat ini semakin limbung dan belum memberikan tanda-tanda bakal segera pulih?

Badai Belum Pasti Berlalu

2008-11-22T22:30:00.000+07:00

Guntur Subagja

Managing Director, Local Economic and Community Development Center (Leader)

“Saya ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Namun krisis belum bisa dihentikan.” Kalimat getir itu meluncur dari seorang presiden negara adidaya, Geroge W Bush.

Bush tampak seakan frustasi ketika menyaksikan kejatuhan Wall Street berlanjut. Wajar saja dia risau, sebab secara politik dan personal, Bush mempertaruhkan reputasinya setelah ia menjadi presiden dua periode harus berujung dengan keambrukan ekonomi AS.

Apalagi, langkah pemerintah AS menggelontorkan dana 700 dolar AS – ditambah gelontoran dana sebelumnya bernilai ratusan miliar dolar AS -- untuk membailout perusahaan keuangan yang kesulitan likuiditas belum membuahkan hasil. Kebijakan itu hanya mampu menahan sedikit kepanikan publik dan investor, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan krisis.

Indeks New York Stock Exchange (NYSX) masih berada di dasar jurang. Bahkan, banyak analis mulai bertanya-tanya, apakah indeks Wall Street ini sudah berada di dasar, atau masih belum mencapai dasar. Artinya, bursa saham ada kemungkinan ambrol lagi pada level yang lebih rendah.

Krisis finansial AS ini telah menyusahkan dunia. Semua negara terkena dampaknya. Terutama negara maju di Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan China langsung ikut tersapu tsunami krisis. Bahkan kini terjadi ketidakpastian ekonomi, karena tanda-tanda krisis berakhir belum nampak juga.

Indonesia, meski pemerintahnya selalu mengklaim memiliki fundamental yang kuat dan sudah mempunyai jaring pengaman sektor keuangan untuk menangkal krisis, harus disadari merupakan negeri yang sangat rentan terimbas krisis. Maklum saja, investasi yang masuk ke Indonesia saat ini adalah “hot money” yang masuk melalui instrument perbankan, bursaha saham, atau surat-surat urang negara (SUN) dan obligasi korporasi. Disamping itu, AS merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.

Lihat yang terjadi selama sepekan lalu. IHSG BEI melorot terus menuju level 1.000. Sementara kurs rupiah ambrol hingga melampaui Rp 12.000 per dolar AS. Masihkah pemerintah merasa bahwa fundamental ekonominya kuat dan kebijakannya efektif?

Kalau kita sadari, yang menolong kurs dolar tidak makin melambung seperti krisis finansial tahun 1998 silam sebenarnya adalah karena sikap masyarakat saat ini yang tidak begitu panik seperti dulu. Tunggu dulu, itu bukan karena mereka merasa ekonominya sudah baik, melainkan bisa jadi lantaran sebagian besar masyarakat masih merasa dalam situasi krisis sejak 10 tahun lalu.

Untuk mengurangi dampak krisis, Indonesia memanfaatkan momentum untuk melindungi dan memperkuat sektor riil, ekonomi rakyat, dan UKM. Tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan sektor keuangan yang masih seperti dulu. Bila hanya itu, sulit berharap krisis bakal segera brlalu.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, seorang kapitalis tulen pun punya paradigma berbeda. “Kita tidak bisa (mengatasi krisis) mengikuti jalur yang sama karena masalah yang sama akan menimbulkan musibah yang sama (di masa depan).”

Sumber: Harian Ekonomi Neraca, 3 November 2008

Turunnya Peringkat Doing Business dan Birokrasi Kita

2008-11-22T22:25:00.000+07:00

Parodi Republik Amburadul

2008-11-22T22:20:00.000+07:00

Guntur Subagja

Managing Director LEADER – Local Economic & Community Development Center.

Tayangan parodi politik yang disiarkan televisi swasta, tidak bisa dipungkiri mencerminkan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Tayangan yang dikemas dengan jenaka namun penuh dengan kritik tersebut, membuat para penontonnya tertawa, terbahak, bahkan ada yang terpingkal-pingkal. Lucu? Ya memang banyak lucunya. Namun, sebenarnya yang dibuat “lucu” itu adalah realita yang terjadi di negeri ini.

Pedasnya kritik tersebut rupanya sempat membuat pejabat tersinggung. Dalihnya, tidak pantas pejabat tinggi menjadi olok-olokan dalam parodi tersebut. Apalagi dalam parodi ada yang memerankan Presiden, Wakil Presiden, Juru Bicara Presiden, Penasehat Presiden, Mantan Presiden, dan lainnya. Tapi ingat, peran-peran itu adalah peran yang terjadi di “negeri tetangga” yang bernama Republik Mimpi. Jadi, semestinya tidak ada yang tersinggung bila memang tidak seperti yang diparodikan tersebut.

Nah, sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia belakangan ini tampa seperti parodi. Meski tentunya tidak dimaksudkan sebagai tontotan yang dapat mengundang tawa, namun sejumlah kebijakan pemerintah banyak yang membuat kita ingin tertawa dan mentertawarakannya. Bagaimana tidak, wong seperti dalam parodi banyak kebijakan yang “lucu”.

Yang terbaru dan yang masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat hingga kini adalah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan dalih harga minyak di pasar dunia terus membumbung dan pemerintah tidak mampu menambal subsidi minyak, maka harga minyak “terpaksa” dinaikkan, demi mengamankan APBN. Lho? Bukan mengamankan kepentingan rakyat.

Kebijakan itu membuat lucu, karena bagi negara-negara lain yang menjadi produsen minyak seperti Indonesia, melambungnya harga minyak tersebut menjadi keuntungan yang besar. Negeri yang biasa-biasa menjadi kaya dan mandiri, sementar negeri Petro Dolar semakin tambah kaya. Indonesia tidak menikmati itu, meski negara itu merupakan produsen minyak. Tidak ada windfall profit yang diperoleh. Itulah buah manajemen energi pemerintah, yang tidak jelas juntrungannya dan untuk kepentingan siapa.

Di tengah wacana upaya mengurangi subsidi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi pengunaan minyak tanah ke gas elpiji bagi masyarakat miskin. Suplai minyak tanah di pasar juga secara bertahap dikurangi. Bahkan Pertamina menerencakan tidak ada lagi minyak tanah subsidi yang beredar di Jakarta mulai Desember tahun ini.

Masyarakat miskin yang selama ini sangat tergantung pada minyak tanah jelas menjadi kesulitan. Bukan hanya sekadar hargan ecerannya menjadi sangat mahal, tapi juga barangnya langka. Sementara kompor gas elpiji yang dijanjikan pemerintah belum seluruhnya terdistribusi kepada masyarakat Indonesia yang berhak memperolehnya.

Nah, lucunya, setelah sebagian masyarakat miskin itu beralih dari minyak tanah ke gas elpiji setelah memperoleh bantuan kompos dan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, tiba-tiba saja gas menjadi langka di pasar. Kontan harga ecerannya menjadi naik, berulang kali naik. Banyak dalih disampaikan Pertamina yang ditunjuk pemerintah mensuplai gas elpiji tersebut. Mulai dari kilang gas yang rusak hingga distribusi yang tidak baik.

Eh, belakangan, Pertamina malah menaikkan harga elpiji tersebut. Pada 25 Agustus 2008, elpiji naik dari harga Rp 5.250 per kilogram menjadi Rp 5.750 per kilogram, atau hampir sepuluh persen kenaikannya. Dan harga elpiji tersebut direncanakan Pertamina akan terus naik setiap bulan sebesar Rp 500 per kilogram dengan alasannya karena harga keekonomian elpiji itu adalah Rp 11.400 per kilogram. Artinya, dalam setahun ke depan harga elpiji sudah dapat dipastikan bakal naik mencapai 100 persen.

Sudah pasti, kebijakan ini akan menambah beban hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan yang mendekati garis kemiskinan. Bisa dibayangkan, untuk satu komoditas saja, masyarakat sudah makin berat bebannya, apalagi saat ini tidak ada pilihan lain untuk menggunakan bahan bakar kecuali elpiji, karena bahan bakar minyak tanah sudah mulai ditarik di pasar.

Mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah itu, kita seperti sedang menonton parodi yang ditayangkan di televisi tersebut. Akhirnya, sepeti hal melihat tontonan jenaka, kita hanya bisa tertawa. Ya, tertawa. Tapi, tentu tertawa bukan karena menonton komedi atau parodi yang lucu, tapi tertawa karena sudah tidak mampu lagi untuk menangis.

Ya masyarakat kini hanya bisa tertawa. Mentertawakan para pemimpin bangsa ini yang terus mengklaim dan beretorika bahwa kebijakan ekonominya sudah baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Realitanya, silakan tanya langsung kepada rakyat yang saat ini merasakan bebannya semakin berat. Inilah parodi republik, sebuah bangsa dengan kebijakan dan pemimpin yang amburadul.
www.inn.co.id