Sebuah pemandangan tidak biasanya terjadi pada Pertemuan para pemimpin negara Uni Eropa, Jumat (9/12/2011). Ketegangan tersurat pada wajah 27 pemimpin pemerintahan negara-negara Eropa. Bahkan, dalam pertemuan di Brussel, Belgia itu, emosi tak terhindarkan.
Di hadapan publik, dalam forum yang diliput ratusan media dari berbagai penjuru dunia ini, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel – yang menjadi motor pertemuan para pemimpin negara Eropa itu – secara terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap Perdana Menteri Inggris.
Sarkozy – yang selama ini akrab dengan Inggris dalam menyikapi berbagai isu dunia – terang-terangan menampakkan sikap tak acuhnya. Ia tidak mau menyalami David Cameron seusai penutupan konferensi yang fokus membahas penanganan krisis Eropa tersebut. Sementara Merkel mengecam Cameron dengan menilai tidak meyakini Cameron bersikap bersama dalam penanganan krisis Eropa.
David Cameron adalah satu-satunya pemimpin negara Eropa dari 27 kepala pemerintahan yang menolak menandatangani Amandemen Taktat Lisabon. Traktat yang disepakati anggota Uni Eropa pada 13 desember 2007 dan menjadi Undang Undang pada 1 Desember 2009 ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, demokrasi, dan efisiensi di kawasan Uni eropa.
Amandemen Traktat Lisabon itu, pertama, mengatur penghematan anggaran dan meminimalkan defisit anggaran hingga sebesar 0,5 persen dari PDB. Ini untuk menghindari utang baru negara-negara Eropa. Selama ini, defisit didanai oleh pinjaman dengan penerbitan obligasi negara. Kedua, negara-negara Eropa menyepakati untuk kemungkinan menerapkan pajak dalam transaksi keuangan di pasar uang, untuk menghindari ulah para spekulan. Dan Inggris tak menyetujui itu. Salah satu alasannya itu bakal mengancam kedaulatan negara. Negara Kerajaan itu pun dituding sebagai pusat bermukimnya para spekulan pasar keuangan Eropa.
Krisis Eropa, nyaris sama dengan krisis yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997-1998. Indonesia termasuk yang paling parah menderita krisis keuangan yang telah meluluhlantakkan tata ekonomi, kenegaraan, politik, bahkan budaya itu.
Ketika itu, Indonesia yang semula dijuluki oleh lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai negara “Macan Asia” luluh lantak begitu krisis keuangan menghadam negeri yang kaya oleh sumber daya ala mini. Intervensi asing muncul melalui IMF dan lembaga-lembaga donor yang menekan Indonesia dengan beragam cara dan dalih untuk pemulihan ekonomi dan penumbuhan kepercayaan investor, yang pada ujungnya adalah Indonesia kehilangan aset-aset strategis – bahkan kedaulatan – selain mendapatkan utang yang makin menumpuk.
Hampir sepuluh tahun negeri ini terjerembab dalam kubangan krisis, dan harus ditebus dengan pengorbanan “darah”, harga diri, dan kedaulatan. Kemiskinan semakin menggunung, dan ekonomi kini disetir asing. Aset-aset dikuasai asing, dan utang Indonesia bukannya makin sedikit, tapi tambah membengkak. Sisa-sisa krisis masih terasa sampai kini.
Krisis keuangan global kembali mengguncang sepuluh tahun kemudian. Pusat kapitalis, Amerika Serikat, dihantam krisis dengan ambrolnya bursa WallStreet akibat skandal subprime mortgage dan manipulasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan raksasa. Amerika pun tak mampu menangkalnya. Krisis ekonomi pun harus menggusur Partai Republik yang sebelumnya berkuasa dan memunculkan nama baru, Barack Obama, sebagai pemimpin AS dari Partai Demokrat. Pemerintah Obama pun mengguyur pasar dan perusahaan-perusahaan dengan bailout. Pemerintah AS menguasai sejumlah perusahaan yang menjadi “ikon AS” melalui suntikan dana ke sejumlah perusahaan yang dinilai “harus diselamatkan” itu.
Namun, Obama hingga tiga perempat masa jabatannya, tak mampu mengatasi krisis yang telah melemahkan daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan pension para orang tua, dan meningkatkan pengangguran tersebut. Maka, ungkapan “Kapitalisme kini memakan tuannya” pun popular di jagat raya.
Banyak pihak menyadari “ada sesuatu yang salah” dalam sistem ekonomi dunia saat ini. Sistem yang dalam beberapa dasawarsa ini dielu-elukan para kapitalis, ternyata sangat rapuh dan rentan terhadap krisis. Sistem ekonomi dan keuangan yang “seribu persen” dikendalikan pasar itu telah melahirkan para spekulan dan pemilik modal untuk menguasai ekonomi demi kepentingannya. Mereka dapat mengendalikan perekonomian suatu negara hanya dengan berspekulasi di mata uang dan pasar modal. Spekulan dapat membuat satu negara menjadi kaya atau miskin. Hanya negara-negara tertentu yang memproteksi dini dengan kebijakan dan kepemimpinan yang kuat dan nasionalisme yang tinggi yang tahan menghadapi ulah para spekulan.
Di tengah krisis yang melanda dunia ini, sejumlah pemikir ekonomi serta praktisi bisnis dan keuangan mencoba mencoba mencari formula sistem ekonomi yang mengarah pada prinsip keadilan. Ekonomi tak lagi menjadi milik orang berduit, tapi juga milik mereka para penghuni bumi ini.
Maka, gagasan pembenahan ekonomi yang peduli pada kemiskinan (pro-poor), peduli lingkungan, dan kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution). Faktor-faktor yang mendasar menjadi penyebab krisis, unsur-unsur spekulasi, judi, mulai menjadi perhatian para pemegang kebijakan otoritas keuangan untuk dihilangkan.
The banker, media terkemuka milik Financial Times Inggris, mengulas laporan mengenai perkembangan keuangan Islam di dunia dan mencermati para investor di tengah krisis eropa.
Dalam situasi krisis utang zona Eropa dan AS di tengah kekacauan keuangan dunia, tulis thebanker.com, 1 November 2011, investor semakin berusaha menjauh dari sistem keuangan spekulatif dan berbasis laba. Dalaman tatanan dunia baru, penghematan dan kehati-hatian, prinsip-prinsip dasar Islam tentang risiko keuangan, berbagi (sharing) dan larangan bunga telah menjadikan pilihan para pemodal sebagai sesuatu yang aman.
Realita ini juga terlihat dari penjualan sukuk global yang tumbuh pesat. Di pasar sukuk terjadi kenaikan penjualan Sukuk dari 27,1 miliar dolar AS pada 2010 menjadi 44,6 miliar dolar AS. Dengan struktur jaminan aset (asset based), sukuk merupakan jenis investasi paling menarik bagi investor karena adanya perlindungan modal para investor. Dengan adanya jaminan aset, sukuk bukan lagi seperti obligasi biasa yang sekadar lembar kertas yang tak bernilai, tapi merupakan surat utang yang berbasis pada aset riil, yang memang keberadaanya secara fisik ada dan memiliki nilai nyata.
HSBC Amanah, lembaga keuangan Islam terbesar di Inggris, memprediksi kebutuhan sukuk akan meningkat tajam. Karena, di Timur Tengah membutuhkan investasi sebesar 120 miliar dolar AS dan Asia Tenggara 150 miliar dolar AS untuk lima tahun ke depan.
Menjadi bagian juga dalam pembenahan tata ekonomi global dan pengentasan kemiskinan, Bank Dunia, G-20, dan lembaga-lembaga multilateral lainnya kini mengkampanyekan dan mengimplementasikan program financial inclusive, yang berbasis pada pengembangkan keuangan mikro (micro finance). Lembaga keuangan mikro,selain untuk memberikan akses bagi semua lapisan masyarakat terhadap sektor keuangan, juga diyakini tahan terhadap krisis karena instrument keuangan mikro ini berbasis pada investasi riil, untuk pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di banyak negara.
Seiring dengan tren dan perkembangan keuangan Islam dunia, sistem keuangan mikro islam (islamic micro finance) dapat menjadi satu model pengembangan keuangan mikro yang menerapkan konsep kemitraan (partnership) dan berbagi (sharing) yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak (win-win solution) yang terlibat dalam sistem keuangan tersebut.
Kapitalisme memang sedang memakan tuannya. Dan kini ekonomi dunia sedang mencari keseimbangan baru untuk menciptakan kondisi ekonomi yang tahan krisis dan adil. Fundamental ekonomi islam harus dibangun seiiring antara sistem makro, keuangan, sektor riil, dan ekonomi mikro di lapisan paling bawah (masyarakat). Inilah momentum bagi ekonomi Islam bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah sistem ekonomi yang adil dan mensejahterakan masyarakat dunia.
GUNTUR SUBAGJA, Managing Director Indostrategic Intelligence & Data Service (www.indostrategic.com), Director Center for Policy & People Empowerment (CPPE, www.centerpolicy.com), Publisher Indonesia Digest (www.indonesiadigest.com.
Dipublikasikan pada Indonesia News Network (INN) www.INN.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar