BUSINESS IndoAsia Magazine

www.indonesianewsnetwork.com/wap/home.php

Presiden Baru, Ekonomi Baru

www.businessindoasia.com

Seorang eksekutif muda tampak tak sabar lagi menanti 8 Juli 2009. Maklum saja, hampir satu semester ini, ia terbilang tidak melakukan banyak hal. Meski usahanya tetap jalan, tapi tanpa ekspansi. Semua rencana pengembangan bisnisnya ditunda. Seiring dengan pasar yang semakin lesu, sang eksekutif memilih menahan diri: wait and see.

Sebenarnya, satu kekhawatirannya sudah terlewati. Pemilihan umum anggota legislatif – meski muncul riak karena semrawutnya penyelenggaraan pemilu – sudah terlewati, damai. Namun, ada satu lagi yang ditunggunya dan sangat menentukan langkah bisnisnya: pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sempat dadanya sesak ketika adanya pecah kongsi antara presiden dan wakil presiden incumbent. Suhu politik kian memanas, dan peta koalisi pun berubah seratus delapan puluh derajat.

Sang eksekutif ini, sebenarnya tidak dalam posisi memihak kandidat calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ia lebih menanti visi dan program yang akan dikerjakan pemimpin negara ke depan. Ia ingin bangsa ini dinakhodai orang yang mampu mengarungi ombak dan badai krisis ekonomi global yang tengah melanda. Perlu nakhoda yang piawai dan cepat bertindak disaat dihantam krisis.

Trauma krisis ekonomi sepuluh tahun lalu masih membekas di benak eksekutif tersebut. Indikator-indikator ekonomi yang dibanggakan – juga diakui IMF dan Bank Dunia – pada 1997 ternyata tak mampu menghadap krisis moneter, yang membuat negeri ini terjerembab dalam krisis berkepanjangan.

Baru saja bisa menarik nafas – setelah sepuluh tahun berjuang dari jebakan krisis – ancaman krisis yang lebih besar sudah di depan mata. Bila salah-salah mengelola dan mengantisipasinya, krisis kali ini bisa bakal lebih dahsyat, karena sumbernya di pusat kekuatan ekonomi dunia: Amerika, Eropa, dan negara-negara besar Asia.

Banyak negara sudah melakukan antisipasi untuk terhindar dari jeratan krisis yang lebih besar. Langkah yang dilakukan tidak hanya sekadar menambah cadangan devisa, memberikan stimulus fiskal, menyalurkan dana tunai kepada masyarakat, tapi lebih dari itu beberapa negara menyiapkan kebijakan ekonomi mendasar, bahkan mengarah kepada perubahan orientasi ekonomi, tidak lagi berbasis pada pertumbuhan yang semu, tetapi lebih menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanda-tanda krisis sebenarnya sudah dirasakan Indonesia. Beberapa bank sudah ambruk, dan sejumlah perusahaan keuangan lainnya terseok. Sektor industri dan manufaktur juga sedang megap-megap, antara lain akibat menciutnya pasar ekspor dan menurunnya daya beli masyarakat domestik. Produksi dan jam kerja sudah dikurangi. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan mata. Sementara pemerintah tampak masih menerapkan kebijakan seperti penanganan krisis lalu, dengan pendekatan makro, populis, dan tidak menyentuh akar permasalahan krisis yang sesungguhnya.

Nah, pemilihan presiden diharapkan menjadi momentum untuk menerapkan kebijakan ekonomi baru. Ekonomi yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa ini yang diamanahkan para founding fathers negeri ini: mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Bukan ekonomi yang terus tumbuh tapi hanya dinikmati sebagian kecil rakyat negeri ini.

Apa yang ada di benak eksekutif muda ini, juga asa sebagian besar rakyat Indonesia. Bangsa ini ingin pemimpin yang mampu mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem ekonomi yang diterapkan selama ini, dan menyempurnakannya dengan kebijakan ekonomi yang baru.

Kalo boleh meniru iklan sebuah produk: Siapa pun presidennya, yang penting kebijakan ekonominya baru!.

Business IndoAsia Magazine, www.businessindoasia.com

Ekonomi Pasca Pemilu 2009

Pesta demokrasi sedang berlangsung di Indonesia. Suhu politik negeri ini semakin hangat. Peningkatan temperatur politik bukan hanya selama masa kampanye partai politik, melainkan juga pasca pencontrengan pemilihan calon anggota legislatif.

Banyak pihak yang menilai penyelenggaraan dan manajemen pemilihan umum (Pemilu) kali ini semrawut. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya selama masa 10 tahun reformasi di Indonesia ini, banyak orang menyebut Pemilu 2009 terburuk.

Rupanya, banyak warga yang memiliki hak pilih tak dapat menggunakan hak suaranya lantaran tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan lainnya adalah kisruhnya penghitungan suara, gagalnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dugaan kecurangan, dan sampai muncul isu ancaman boikot tahap pemilu berikutnya, pemilihan presiden.

Persoalan-persoalan Pemilu itu diharapkan dapat diatasi dan tidak terjadi lagi dalam proses pemilu tahap berikutnya: Pemilihan Presiden 2009-2014, yang dijadwalkan 8 Juli 2009. Suasana politik bakal semakin hangat, apalagi berdasarkan penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survey, tidak ada satu partai pun yang dominan. Ada tiga partai besar yang meraih suara besar: Partai Demokrat (20 persen), Partai Golkar (15,6 persen), dan PDI Perjuangan (15 persen).

Dengan formasi tersebut, otomatis masing-masing harus berkoalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presidennya, sesuai syarat UU Pemilu yang menetapkan minimal suara yang diperoleh 25 persen atau 20 persen kursi di DPR. Saat tulisan ini dibuat calon presiden yang diusung partai belum ditetapkan KPU, dan pemilihan presiden belum berlangsung.

Tidak bisa dihindarkan hiruk pikuk politik ini bakal berdampak pada kerentanan stabilitas sosial, keamanan, dan ekonomi. Bila saja, Pemilu ini tidak dikelola dengan baik bisa jadi melahirkan gejolak sosial, keamanan, dan ekonomi. Perjuangan rakyat keluar dari kubangan krisis yang menyergap selama sepuluh tahun ini, akan sia-sia bila misalnya terjadi instabilitas pada semua aspek tersebut. Biaya ekonomi yang harus dibayar bakal sangat tinggi. Tentu, kita berharap pesta demokrasi berlangsung dengan aman dan damai, dan menghasilkan kepemimpinan sesuai dengan harapan rakyat.

Perlu disadari, persoalan bangsa saat ini dan ke depan sangat besar dan harus segera diatasi. Terutama persoalan ekonomi yang mengancam kelangsungan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global yang terjadi sejak kuartal keempat tahun lalu, sudah mulai dirasakan dampaknya oleh Indonesia.

Lembaga-lembaga multinasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009 akan sangat rendah. Sementara kerugian ekonomi akibat krisis tahun ini diperkirakan mencapai empat triliun dolar AS. Maka, ekonomi dunia bakal menciut, yang akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru.

Krisis ekonomi yang diawali krisis sektor keuangan Amerika Serikat itu, belum memberikan tanda-tanda bakal segera berakhir. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang berlangsung di London, Inggris, April silam, tak menghasilkan keputusan yang solid dan melahirkan solusi implementatif penanganan krisis ekonomi global.

Tantangan bagi Presiden Baru

Krisis ekonomi global telah membuat ekonomi nasional menjadi sangat rentan. Pertumbuhan ekonomi nasional bakal rendah, dan laju inflasi bisa mengkhawatirkan. Sementara sektor keuangan – perbankan dan pasar modal – menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Ditambah lagi dengan fluktuasi kurs rupiah yang masih cenderung melemah, meski belakangan ini mengalami penguatan signifikan.

Di sektor riil, kondisi kurang menggembirakan juga terjadi. Ekspor komoditas Indonesia terus menurun. Realita ini membuat perusahaan dan industri, khususnya manufaktur yang berorientasi ekspor kembang kempis. Mereka sudah menciutkan produksinya, dan bahkan menurunkan produktivitas tenaga kerjanya dengan, misalnya, mengurangi jam kerja atau shift kerja lantaran produksi memang menurun.

Seiring dengan itu pasar produk-produk industri ini juga menciut, likuiditas perusahaan memprihatinkan, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap karyawan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tampaknya sulit dihindarkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berulang kali memberikan warning terhadap pemerintah. Organisasi para pengusaha ini menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindarkan jika pemerintah tidak segera menyelematkan industri nasional.

Bila PHK terjadi, sudah pasti akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia yang saat ini sudah tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2008, tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,46 persen (2008). Ini belum termasuk kategori pengangguran terselubung, seperti misalnya yang berusia produktif tetapi sedang kuliah atau belajar. Ditambah lagi dengan pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahun meningkat, diperkirakan tingkat pengangguran tahun ini bakal membengkak. Sejumlah lembaga kajian memprediksi bahwa pengangguran 2009 akan mencapai 9 persen. Perlu disadari juga, bahwa selama ini tingkat pengangguran di Indonesia masih merupakan tertinggi di Asia.

Meningkatnya pengangguran bakal mendongkrak angka kemiskinan. Masih tingginya jumlah penduduk miskin merupakan persoalan besar bangsa ini dalam sepuluh tahun terakhir. Kebijakan pemerintah selama ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara cepat, karena realitanya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Ini belum termasuk rakyat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang secara statistik bebas dari miskin namun kenyataannya mengalami kesulitan ekonomi.

Jumlah penduduk miskin pada kuartal pertama 2008 masih sebesar 15,42 persen atau sekitar 35 juta jiwa. Jumlah lebih besar terjadi pada akhir 2008. Memang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih jauh dari signifikan bila dibandingkan dengan target pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Sementara tahun 2009, angka kemiskinan diprediksi lembaga kajian Indef mencapai 40, 4 juta jiwa atau sekitar 16,8 persen.

Sebenarnya banyak lembaga kajian yang menduga jumlah penduduk miskin Indonesia itu lebih besar dari yang diumumkan BPS. Pasalnya, lembaga statistik pemerintah itu menggunakan standar garis kemiskinan yang mengundang banyak kontroversi. BPS menggunakan standar pengeluaran per bulan Rp 182,636,- per kapita. Ini di bawah standar internasional yang menetapkan US 1 dolar per kapita. Bila menggunakan standar internasional yang selama ini dianut Bank Dunia dan menjadi rujukan berbagai negara, maka jumlah penduduk miskin bisa jadi meningkat hampir dua kali lipat.

Merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut. Seiring dengan itu pemerintah juga dituntut meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendongkrak daya beli dan memperkuat pasar domestik. Bila pendapatan masyarakat mengalami kenaikan signifikan, maka produk-produk lokal dan domestik dapat diserap oleh pasar domestik. Karena, ekspor tampaknya tidak bisa lagi menjadi andalan dalam beberapa tahun ke depan akibat negara-negara tujuan ekspor juga mengalami krisis yang cukup dalam.

Harapan pada Presiden Baru

Dalam situasi ekonomi nasional dan global seperti ini, masyarakat Indonesia memiliki harapan setelah pemilu Presiden periode 2009-2014 menghasilkan pemimpin baru Indonesia. Terlepas siapa yang terpilih – kandidat incumbent atau figur baru -- tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menata kebijakan ekonomi yang baru.

Kebijakan ekonomi lama yang berbasis pada kapitalisme dan neoliberalisme saat ini sudah tidak populer lagi, bahkan ditanggalkan banyak negara. Saatnya, Indonesia memperkuat ekonomi kerakyatan yang sebenarnya merupakan visi ekonomi bangsa ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ekonomi lokal dan domestik harus menjadi prioritas negeri ini. Gerakan Aku Cinta (Produk) Indonesia dapat menjadi langkah awal untuk membangun perekonomian domestik yang lebih kuat. Gerakan moral ini bila dikelola dengan baik dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat terhadap Indonesia.

Namun, gerakan tersebut harus dibumikan sehingga memasyarakat. Tidak cukup itu, pemerintah juga harus mendukungnya dengan sejumlah kebijakan ekonomi pro-rakyat dan melindungi produk-produk nasional. Alangkah tepatnya apabila gerakan modal ini disertai dengan regulasi pemerintah yang melindungi produk-produk lokal dengan mengurangi barang impor untuk komoditas yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

Tanpa bermaksud menjadi negeri proteksionis, perlu disadari bahwa realita di dunia saat ini – termasuk negara-negara yang menganut neoliberal – melakukan proteksi untuk kepentingan nasionalnya.

Krisis ekonomi global saat ini dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi sesuai dengan UUD 1945, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semoga pemerintahan baru dapat memanfaatkan momentum ini, jangan sampai Indonesia kembali kehilangan momentum untuk memulihkan dan mensejahterakan rakyat.