Parodi Republik Amburadul

Guntur Subagja

Managing Director LEADER – Local Economic & Community Development Center.

Tayangan parodi politik yang disiarkan televisi swasta, tidak bisa dipungkiri mencerminkan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Tayangan yang dikemas dengan jenaka namun penuh dengan kritik tersebut, membuat para penontonnya tertawa, terbahak, bahkan ada yang terpingkal-pingkal. Lucu? Ya memang banyak lucunya. Namun, sebenarnya yang dibuat “lucu” itu adalah realita yang terjadi di negeri ini.

Pedasnya kritik tersebut rupanya sempat membuat pejabat tersinggung. Dalihnya, tidak pantas pejabat tinggi menjadi olok-olokan dalam parodi tersebut. Apalagi dalam parodi ada yang memerankan Presiden, Wakil Presiden, Juru Bicara Presiden, Penasehat Presiden, Mantan Presiden, dan lainnya. Tapi ingat, peran-peran itu adalah peran yang terjadi di “negeri tetangga” yang bernama Republik Mimpi. Jadi, semestinya tidak ada yang tersinggung bila memang tidak seperti yang diparodikan tersebut.

Nah, sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia belakangan ini tampa seperti parodi. Meski tentunya tidak dimaksudkan sebagai tontotan yang dapat mengundang tawa, namun sejumlah kebijakan pemerintah banyak yang membuat kita ingin tertawa dan mentertawarakannya. Bagaimana tidak, wong seperti dalam parodi banyak kebijakan yang “lucu”.

Yang terbaru dan yang masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat hingga kini adalah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan dalih harga minyak di pasar dunia terus membumbung dan pemerintah tidak mampu menambal subsidi minyak, maka harga minyak “terpaksa” dinaikkan, demi mengamankan APBN. Lho? Bukan mengamankan kepentingan rakyat.

Kebijakan itu membuat lucu, karena bagi negara-negara lain yang menjadi produsen minyak seperti Indonesia, melambungnya harga minyak tersebut menjadi keuntungan yang besar. Negeri yang biasa-biasa menjadi kaya dan mandiri, sementar negeri Petro Dolar semakin tambah kaya. Indonesia tidak menikmati itu, meski negara itu merupakan produsen minyak. Tidak ada windfall profit yang diperoleh. Itulah buah manajemen energi pemerintah, yang tidak jelas juntrungannya dan untuk kepentingan siapa.

Di tengah wacana upaya mengurangi subsidi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi pengunaan minyak tanah ke gas elpiji bagi masyarakat miskin. Suplai minyak tanah di pasar juga secara bertahap dikurangi. Bahkan Pertamina menerencakan tidak ada lagi minyak tanah subsidi yang beredar di Jakarta mulai Desember tahun ini.

Masyarakat miskin yang selama ini sangat tergantung pada minyak tanah jelas menjadi kesulitan. Bukan hanya sekadar hargan ecerannya menjadi sangat mahal, tapi juga barangnya langka. Sementara kompor gas elpiji yang dijanjikan pemerintah belum seluruhnya terdistribusi kepada masyarakat Indonesia yang berhak memperolehnya.

Nah, lucunya, setelah sebagian masyarakat miskin itu beralih dari minyak tanah ke gas elpiji setelah memperoleh bantuan kompos dan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, tiba-tiba saja gas menjadi langka di pasar. Kontan harga ecerannya menjadi naik, berulang kali naik. Banyak dalih disampaikan Pertamina yang ditunjuk pemerintah mensuplai gas elpiji tersebut. Mulai dari kilang gas yang rusak hingga distribusi yang tidak baik.

Eh, belakangan, Pertamina malah menaikkan harga elpiji tersebut. Pada 25 Agustus 2008, elpiji naik dari harga Rp 5.250 per kilogram menjadi Rp 5.750 per kilogram, atau hampir sepuluh persen kenaikannya. Dan harga elpiji tersebut direncanakan Pertamina akan terus naik setiap bulan sebesar Rp 500 per kilogram dengan alasannya karena harga keekonomian elpiji itu adalah Rp 11.400 per kilogram. Artinya, dalam setahun ke depan harga elpiji sudah dapat dipastikan bakal naik mencapai 100 persen.

Sudah pasti, kebijakan ini akan menambah beban hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan yang mendekati garis kemiskinan. Bisa dibayangkan, untuk satu komoditas saja, masyarakat sudah makin berat bebannya, apalagi saat ini tidak ada pilihan lain untuk menggunakan bahan bakar kecuali elpiji, karena bahan bakar minyak tanah sudah mulai ditarik di pasar.

Mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah itu, kita seperti sedang menonton parodi yang ditayangkan di televisi tersebut. Akhirnya, sepeti hal melihat tontonan jenaka, kita hanya bisa tertawa. Ya, tertawa. Tapi, tentu tertawa bukan karena menonton komedi atau parodi yang lucu, tapi tertawa karena sudah tidak mampu lagi untuk menangis.

Ya masyarakat kini hanya bisa tertawa. Mentertawakan para pemimpin bangsa ini yang terus mengklaim dan beretorika bahwa kebijakan ekonominya sudah baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Realitanya, silakan tanya langsung kepada rakyat yang saat ini merasakan bebannya semakin berat. Inilah parodi republik, sebuah bangsa dengan kebijakan dan pemimpin yang amburadul.
www.inn.co.id