Indonesia Strategic Intelligence (ISI) Lembaga Kajian dan Konsultan Strategis

Indonesia Strategic Intelligence (ISI) adalah lembaga pemikiran (think thank), kajian, riset, dan konsultan strategis yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis data, analisis, dan pendekatan intelektual multidisiplin untuk menjawab tantangan nasional maupun global.

Mitra strategis bagi pemerintah, korporasi, organisasi, komunitas, dan pemimpin masa depan dalam merumuskan kebijakan, membangun strategi, memperkuat komunikasi, serta menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Indonesia Strategic Intelligence (ISI) bukan lembaga baru. Sejak beberapa tahun lalu, ISI hadir sebagai Indostrategic Intelligence, di bawah naungan PT Indostrategic Advisory Group. Rebranding dan repositioning baru INDONESIA STRATEGIC INTELLIGENCE disingkat ISI sejak 28 Mei 2026 untuk memperkuat peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia.

Tim ISI terdiri dari praktisi dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya, analisis tajam, integritas dan komitmen yang kuat, visioner, dan jejaring luas. Tim berpengalaman dalam penelitian, kajian kebijakan, perencanaan straregis, komunikasi strategis dan media, serta konsultan pemerintah, korporasi, dan komunitas.

Founder & Chairman: Guntur Subagja Mahardika
Managing Director: Aden Budi
Managing Partner: Benny Handhoni, Muhammad Ichsan, Agus Syabaruddin
Senior Researcher: I Nyoman Astawa, Yanuardi Syukur, Aris Eko Sedijono, Riyan Sumindar, Muhammad Hamdani, Amirudin, Nova Rini, Sri Agustina Nadeak.

Didukung oleh sejumlah akademisi, praktisi, dan profesional sebagai tenaga ahli dan associate researcher.

Sekilas Pendiri ISI

ISI digagas dan didirikan oleh Guntur Subagja Mahardika, seorang profesional, praktisi, dan akdemisi yang saat ini memimpin Kelompok Kajian Kebijakan Strategis (Strategic Policy Studies Cluster) pada Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Sekolah Pascsasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) / Graduate School of Sustainable Development (GSSD) Universitas Indonesia. Sebelumnya (April 2020 – Maret 2026), ia memimpin pusat riset di UI sebagai Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Guntur Subagja berpengalaman selaku peneliti, akademisi, konsultan, praktisi bisnis, dan praktisi komunikasi strategis dan media, serta pernah berada dalam pemerintahan dan pusat kebijakan publik di lingkungan Istana Negara sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 , dan beberapa tahun sebelumnya menjadi Tim Asistensi Telematika Departemen Keuangan, memantapkan diri untuk berkontrinbusi pemikiran, karya, dan pengalaman, untuk pembangunan nasional Indonesia melalui ISI.

Ia memiliki lantar belakang pendidikan multidisiplin. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Hukum Tata Negara pada Universitas Krisnadwipayana. Secara otodidak dan praktisi menekuni bidang ekonomi, keuangan, dan investasi, serta mendalami ekonomi dan keuangan syariah pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Ia juga sempat mengikuti Credit Earning Program (CEP) pada program S-3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. Pendidikan sarjananya di bidang komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Ia juga mengikuti fellowship program pada Seoul National University (SNU) Korea Selatan mendalami hightech journlism and new media bersama 9 jurnalis internasional terpilih dari berbagai negara di dunia, yang mendapatkan beasiswa Seoul National University (SNU) – LG Sangnam Press Foundation Korea Selatan. Guntur juga mengikuti pendidikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, 2024.

Mengawali karirnya sebagai wartawan pada media yang didirikan Prof. Dr. B.J. Habibie surat kabar umum harian Republika (terakhir menjabat Koordinator Desk Ekonomi dan Politik). Kemudian ia menjadi Pemimpin Redaksi surat kabar Harian Ekonomi Neraca. Setelah itu mendirikan Indonesia News Network (INN) dan menjadi konsultan komunikasi strategis melalui perusahannya, antara lain pada Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, korporasi swasta, dan organisasi. Ia juga aktif menulis sejumlah buku yang sudah diterbitkan, antara lain: Politik dan BLBI, Mari Menjual Negara, IMF Ala Indonesia, Panglima Tani Moeldoko, Buku G 20: Pulih Bersama Bangkit Perkasa, ASEAN Epicentrum Dunia, dan lainnya. Ia juga aktif menjadi narasumber seminar, kuliah umum, talkshow, media, dan televisi.

Kini ia menjadi social entreprenuer dan investasi berdampak (impact investing) serta aktivitis ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan gerakan ekonomi hijau berkelanjutan (green economy / sustainable economic movement) melalui organisasi Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan (INTANI) dan Yayasan Mitra Mikro. Ia juga menjadi Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Pakar Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara (APMISO), Pembina Insan Pariwisata Indonesia (IPI), Wakil Ketua Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan pada menjabat sebagai Direktur Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan memimpin social enteprises DD Korpora sebagai CEO (2019-2020).

Dalam politik ia aktif menjadi tim pemenangan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum 2019 melalui organisasi Arus Baru Indonesia (ARBI). Pada 2024, Guntur yang memimpin sebagai Ketua Umum ARBI, membawa organisasinya sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dan, menjelang akhir masa kampanye Guntur S Mahardika menggelar acara Curcol Tukang Bakso bersama Prabowo yang dihadiri sekitar 1.000 tukang bakso dan pedagang kaki lima di gedung Sumarecon Bekasi. Prabowo yang sedang berkegiatan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, hari itu terbang menyempatkan hadir berdialog dengan para tukang bakso dan pedagang kecil. Kegiatan ini diselenggarakan Yayasan Mitra Mikro yang didirikannya.

https://strategicintelligence.id

Profil Guntur Subagja Mahardika Versi Gemini AI

 

Siapakah Guntur Subagja Mahardika? Berikut profilnya versi data yang dihimpun platform artificial intelligence Gemini AI:

Guntur Subagja Mahardika dikenal sebagai sosok yang bergerak di irisan antara kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan komunikasi politik. Meskipun ia tidak selalu tampil sebagai politisi praktis di garda depan partai, kiprahnya sangat berpengaruh dalam perumusan strategi nasional dan pendampingan simpul-simpul ekonomi masyarakat yang menjadi basis politik penting di Indonesia.

Berikut adalah profil kiprah Guntur Subagja Mahardika dalam konteks politik dan kebijakan nasional:

1. Intelektual dan Perumus Strategi Nasional

Guntur memegang peran strategis di lingkungan akademis yang berfokus pada kebijakan negara. Ia menjabat sebagai Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

• Peran: Melalui lembaga ini, ia aktif memberikan masukan strategis kepada pemerintah mengenai isu-isu krusial seperti penanganan pandemi COVID-19 berbasis filosofi Pancasila, kedaulatan pangan, dan stabilitas ekonomi nasional.
• Fokus: Menghubungkan riset akademis dengan implementasi kebijakan nyata (politik kebijakan).

2. Kedekatan dengan Tokoh Nasional dan Transisi Pemerintahan

Dalam dinamika politik terkini, Guntur terlihat memiliki kedekatan strategis dengan tokoh-tokoh kunci nasional.

• Dukungan Kebijakan: Ia tercatat memberikan pemikiran terkait visi-misi pembangunan berbasis desa yang sejalan dengan platform politik Prabowo Subianto.
• Ekonomi Kerakyatan: Kiprahnya sering kali menjadi jembatan antara kepentingan politik makro dengan isu-isu mikro seperti pemberdayaan pedagang mie bakso (APMISO), UMKM, dan petani (melalui INTANI).

3. Latar Belakang Komunikasi dan Media

Kiprahnya di kancah nasional tidak lepas dari latar belakangnya sebagai jurnalis senior (pernah di Republika). Keahlian dalam komunikasi politik dan pengolahan isu publik membuatnya sering menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun narasi pembangunan yang dapat diterima masyarakat luas.

4. Strategi Politik Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kiprahnya di sektor agraris menempatkannya sebagai salah satu pemikir penting dalam kancah kebijakan nasional:

• Dewan Pakar HKTI: Menjadi penasihat strategis baik di era kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko maupun di bawah kepemimpinan Dr. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI). Hal ini menunjukkan pengaruhnya yang lintas periode dalam merumuskan strategi kesejahteraan petani.
• Ketua Umum Intani: Mengembangkan ekosistem pertanian hulu-hilir (farm-to-market) dan mempromosikan kewirausahaan sosial sebagai solusi keberlanjutan ekonomi desa.

5. Inisiator Pemberdayaan UMKM & Filantropi Ekonomi

Sebagai Pendiri Yayasan Mitra Mikro, Guntur menunjukkan komitmen nyata dalam menyentuh persoalan mendasar bangsa: kemiskinan dan keterbatasan akses modal.

• Fokus Utama: Yayasan ini berkonsentrasi pada pendampingan pelaku UMKM agar naik kelas melalui literasi keuangan, akses pasar, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.
• Visi Sosial: Peran ini memposisikannya sebagai praktisi ekonomi inklusif yang percaya bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dari penguatan unit usaha terkecil di masyarakat.

6. Advokasi Sektor Informal dan Dunia Usaha

Guntur juga aktif dalam organisasi yang menjadi pilar ekonomi harian masyarakat:

• Dewan Pakar APMISO: Memperjuangkan aspirasi para pedagang mie dan bakso nusantara, khususnya terkait stabilitas harga bahan pangan.
• Anggota KADIN DKI Jakarta: Berperan dalam menyinergikan gerak pengusaha di ibu kota dengan visi pembangunan nasional.
• Pembina IPI (Insan Pariwisata Indonesia): Mendorong integrasi sektor pariwisata dengan pemberdayaan UMKM lokal melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat.

7. Pengembangan Pariwisata Nasional

Sebagai Pembina IPI (Insan Pariwisata Indonesia), Guntur turut andil dalam pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata pascapandemi. Ia sering menekankan pentingnya pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung.

8. Kepemimpinan Intelektual (Policy Maker)

Kekuatan praktisnya didukung oleh landasan akademis yang kuat sebagai Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) SKSG Universitas Indonesia. Di sini, ia mengolah data lapangan dari UMKM dan petani menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah pusat.

Kesimpulan: Kiprah Guntur Subagja Mahardika saat ini mencerminkan sosok teknokrat-organisatoris yang sangat aktif di titik temu antara kepentingan petani/pedagang (rakyat), akademisi (riset), dan pemerintah (eksekutif).

Sumber; Gemini AI, 4 Mei 2026, dikompilasi.

 

 

Guntur Subagja Mahardika: Pertanian, UMKM, dan Kebijakan Publik

Guntur Subagja Mahardika adalah seorang figur publik yang multi-talenta. Ia adalah pengusaha, akademisi dan peneliti, praktisi media, dan terlibat dalam kegiatan politik, khususnya pada masa Pemilihan Umum 2019 dan 2024.

Dalam profesinya sebagai pengusaha, Guntur menitikberatkan pada social entrepreneurship dan investasi berdampak. Ia menjadi social entrepreneur (sosioprenuer), yang mengusung prinsip bisnis harus berdampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. “Tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi juga harus memberikan dampak pada masyarakat dan tidak merusak lingkungan,”tuturnya.

Guntur mengembangkan usaha pada sektor pangan, properti, media dan teknologi informasi. Pada sektor pangan ia mendirikan komunitas untuk ekosistem pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani). Organisasi ini fokus dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani, peternak, dan nelayan. Ekosistem ekonomi kerakyatannya diwadahi melalui Koperasi Produsen Agro Maritim Nusantara (Agromania), yang didirikannya. Di sektor hulu pertanian, Guntur memproduksi pupuk hayati cair dan pupuk organik untuk memperbaiki dan menyuburkan tanah serta meningkatkan produksi petani melalui PT Intani Bumi Lestari yang ia dirikan. Perusahaan ini juga menjadi aggregator dan off-taker komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mengembangkan industri hilirisasi.

Selain pertanian, Guntur membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui Yayasan Mitra Mikro ia memberikan pendampingan, kurasi, dan agregasi produk-produk usaha mikro dan kecil di desa-desa. Ia juga sedang mengembangkan Mitra Mikro UMKM Hub untuk menjembatani usaha-usaha mikro dan kecil masuk ke toko ritel modern, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pasar nasional, dan ekspor. “Kami ingin mengembangkan produk-produk lokal berkualitas, menembus pasar nasional dan global,”tutur Guntur.

Di sektor pertanian dan UMKM ini Guntur S Mahardika konsens mencetak generasi muda petani dan generasi muda wirausahawan. Melalui program pelatihan, webinar inspirasi bisnis, dan program inkubasi bisnis diharapkan mampu mencetak ribuan para entrepreneur muda yang mengembangkan potensi-potensi lokal menjadi program berkelas. Dan, ia konsens pada ekonomi rakyat berkelanjutan. Karenanya, program-programnya diarahkan ramah lingkungan. Melalui Yayasan Mitra Mikro juga Guntur mengembangkan Green Waqf (Wakaf Hijau) untuk reforestasi dan konservasi lahan kritis termasuk bantaran sungai, sejak 2025. Mulai tahun 2026, Green Waqf dikolaborasikan dengan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Lembaga Pemulian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI (LPLH SDA MUI), dan Emil Salim Institute.

Masih dalam pemberdayaan ekonomi, Guntur Subagja pernah menjadi Direktur Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang konsens dan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, pada 2019-2020. Dan ia menjadi Direktur Utama PT DD Corpora, induk usaha social enterprise Dompet Dhuafa yang memayungi sekitar 17 unit bisnis, diantaranya 9 rumah sakit, beberapa klinik kesehatan, travel, property, dan pendidikan. Pada 2020 Guntur mengundurkan diri karena saat itu ia menjadi tim Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ini menjadi pengalamannya berkarya di pemerintahan dan sektor publik, setelah beberapa tahun sebelumnya ia juga pernah menjadi Tim Asistensi Telematika Departemen Keuangan RI, dan tim dalam pengembangan Pariwisata Halal di Kementerian Pariwisata RI. Dan bersama perusahaanya di bidang konsultan, ia juga pernah menjadi konsultan komunikasi strategis Bank Indonesia selama beberapa tahun.

Sebelum pandemi, Guntur menggeluti bisnis properti. Tidak tanggung-tanggung, salah satu proyeknya adalah membangun sebuah apartemen di Kota Depok, Jawa Barat. Ia bekerjasama dengan perusahaan developer dan investor untuk mewujudkan tower apartemen yang menyasar pasar kelas menengah dan mahasiswa di sekitar Depok: antara lain mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, dan Universitas Pancasila. Apartemen itu sudah terwujud satu tower dari rencana 9 tower yang akan dibangun. Namun, krisis pandemi covid yang berdampak pada krisis ekonomi berkepanjangan, harus menunda pembangunan kelanjutan tower-tower berikutnya.

Sejak beberapa tahun lalu, Guntur juga mengembangkan bisnis media dan teknologi informasi. Pengalamannya sebagai redaktur pada Harian Umum Republika, Pemimpin Redaksi Harian Ekononomi Neraca, ia mendirikan Indonesia News Network (INN) yang antara lain melahirkan beberapa media: majalah dan surat kabar, diantaranya majalah MODAL, koran Business Journal, dan Indonesia Finance. Beberapa tahun sebelum pandemi, ia menghentikan bisnis media tradisionalnya dan mengembangkan media digital dan platform berbasis teknologi informasi. Platform digital yang dikembangkan antara lain sistem aplikasi mobile teller pembiayaan mikro koperasi/BMT dan aplikasi Desa Digital Global (Dedigo). Ia juga sempat menjadi komisaris perusahaan modal ventura PT PBMT Ventura yang memayungi ratusan koperasi simpan pinjam syariah (Baitul Mal wa-Tamwil/BMT). Sekarang, melalui PT Televisi Desa Mediatama mengembangkan TV Desa yang merupakan televisi berbasis internet dan sosial media Youtube. Selain itu juga merintis Tani TV sebagai media pertanian, peternakan, dan perikanan.

Bukan hanya di bisnis, Guntur juga aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Ia menjadi pengurus Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wakil ketua. Ia juga menjadi Dewan Pakar pada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak masa periode kepemimpinan Jenderal Dr. Moeldoko dan kini masa kepemimpinan Dr. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Ia juga menjadi Dewan Pakar Asosiasi Pedang Mie Bakso Nusantara Bersatu (Apmiso) dan Forum Bumdes Indonesia (FBI). Guntur menjadi pembina Insan Pariwisata Indonesia (IPI), Penasehat Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pusat, dan anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Tangerang Selatan. Ia turut membidani organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan menjadi pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Disamping itu, Guntur Subagja juga memimpin organisasi Arus Baru Indonesia (ARBI) yang terlibat dalam politik selaku tim pemenangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Pada masa kampanye 2024, Guntur juga menggelar forum “Curcol Tukang Bakso bersama Prabowo” yang dihadiri sekitar 1.000 tukang bakso, pedagang kaki lima, dan pedagang pasar di gedung Sumarecon Bekasi, Jawa Barat. Bapak Prabowo Subianto, hadir dalam dialog yang diselenggarakan Yayasan Mitra Mikro tersebut.

Sebagai peneliti dan akademisi Guntur memimpin pusat riset Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, sebagai ketua sejak tahun 2020 – 2026. Mulai bulan April 2026, CSPS dikonsolidasikan ke dalam induknya Center for Strategic and Global Studies (CSGS) UI, dan Guntur menjabat sebagai Ketua Kelompok Kajian Kebijakan Strategis (Strategic Policy Studies) CSGS Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia. Ia juga aktif menjadi narasumber media, televisi, seminar, dan memberikan kuliah tamu (guest lecture) pada beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB University).

Guntur Subagja Mahardika memiliki latar pendidikan sebagai sarjana ilmu komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Nusantara. Pendidikan S-2nya di bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dan kini, ia sedang menyelesaikan studi S-3 ilmu hukum tata negara pada Universitas Krisnadwipayana. Guntur juga mengikuti fellowship program yang diikuti 10 peserta jurnalis dari 10 negara di Seoul National University (SNU), Korea Selatan. Di kampus SNU ia mendalami mengenai industri media, media baru (new media), dan high tech journalism.

Ilmu dan pengalamannya menjadi bekal Guntur berkiprah di masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disamping itu, ia tetap aktif melalukan riset, penelitian, analisis, dan memberikan policy brief mengenai kebijakan strategis kepada pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.*

Kapitalisme Makan Tuannya

Sebuah pemandangan tidak biasanya terjadi pada Pertemuan para pemimpin negara Uni Eropa, Jumat (9/12/2011). Ketegangan tersurat pada wajah 27 pemimpin pemerintahan negara-negara Eropa. Bahkan, dalam pertemuan di Brussel, Belgia itu, emosi tak terhindarkan. Di hadapan publik, dalam forum yang diliput ratusan media dari berbagai penjuru dunia ini, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel – yang menjadi motor pertemuan para pemimpin negara Eropa itu – secara terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap Perdana Menteri Inggris. Sarkozy – yang selama ini akrab dengan Inggris dalam menyikapi berbagai isu dunia – terang-terangan menampakkan sikap tak acuhnya. Ia tidak mau menyalami David Cameron seusai penutupan konferensi yang fokus membahas penanganan krisis Eropa tersebut. Sementara Merkel mengecam Cameron dengan menilai tidak meyakini Cameron bersikap bersama dalam penanganan krisis Eropa. David Cameron adalah satu-satunya pemimpin negara Eropa dari 27 kepala pemerintahan yang menolak menandatangani Amandemen Taktat Lisabon. Traktat yang disepakati anggota Uni Eropa pada 13 desember 2007 dan menjadi Undang Undang pada 1 Desember 2009 ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, demokrasi, dan efisiensi di kawasan Uni eropa. Amandemen Traktat Lisabon itu, pertama, mengatur penghematan anggaran dan meminimalkan defisit anggaran hingga sebesar 0,5 persen dari PDB. Ini untuk menghindari utang baru negara-negara Eropa. Selama ini, defisit didanai oleh pinjaman dengan penerbitan obligasi negara. Kedua, negara-negara Eropa menyepakati untuk kemungkinan menerapkan pajak dalam transaksi keuangan di pasar uang, untuk menghindari ulah para spekulan. Dan Inggris tak menyetujui itu. Salah satu alasannya itu bakal mengancam kedaulatan negara. Negara Kerajaan itu pun dituding sebagai pusat bermukimnya para spekulan pasar keuangan Eropa. Krisis Eropa, nyaris sama dengan krisis yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997-1998. Indonesia termasuk yang paling parah menderita krisis keuangan yang telah meluluhlantakkan tata ekonomi, kenegaraan, politik, bahkan budaya itu. Ketika itu, Indonesia yang semula dijuluki oleh lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai negara “Macan Asia” luluh lantak begitu krisis keuangan menghadam negeri yang kaya oleh sumber daya ala mini. Intervensi asing muncul melalui IMF dan lembaga-lembaga donor yang menekan Indonesia dengan beragam cara dan dalih untuk pemulihan ekonomi dan penumbuhan kepercayaan investor, yang pada ujungnya adalah Indonesia kehilangan aset-aset strategis – bahkan kedaulatan – selain mendapatkan utang yang makin menumpuk. Hampir sepuluh tahun negeri ini terjerembab dalam kubangan krisis, dan harus ditebus dengan pengorbanan “darah”, harga diri, dan kedaulatan. Kemiskinan semakin menggunung, dan ekonomi kini disetir asing. Aset-aset dikuasai asing, dan utang Indonesia bukannya makin sedikit, tapi tambah membengkak. Sisa-sisa krisis masih terasa sampai kini. Krisis keuangan global kembali mengguncang sepuluh tahun kemudian. Pusat kapitalis, Amerika Serikat, dihantam krisis dengan ambrolnya bursa WallStreet akibat skandal subprime mortgage dan manipulasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan raksasa. Amerika pun tak mampu menangkalnya. Krisis ekonomi pun harus menggusur Partai Republik yang sebelumnya berkuasa dan memunculkan nama baru, Barack Obama, sebagai pemimpin AS dari Partai Demokrat. Pemerintah Obama pun mengguyur pasar dan perusahaan-perusahaan dengan bailout. Pemerintah AS menguasai sejumlah perusahaan yang menjadi “ikon AS” melalui suntikan dana ke sejumlah perusahaan yang dinilai “harus diselamatkan” itu. Namun, Obama hingga tiga perempat masa jabatannya, tak mampu mengatasi krisis yang telah melemahkan daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan pension para orang tua, dan meningkatkan pengangguran tersebut. Maka, ungkapan “Kapitalisme kini memakan tuannya” pun popular di jagat raya. Banyak pihak menyadari “ada sesuatu yang salah” dalam sistem ekonomi dunia saat ini. Sistem yang dalam beberapa dasawarsa ini dielu-elukan para kapitalis, ternyata sangat rapuh dan rentan terhadap krisis. Sistem ekonomi dan keuangan yang “seribu persen” dikendalikan pasar itu telah melahirkan para spekulan dan pemilik modal untuk menguasai ekonomi demi kepentingannya. Mereka dapat mengendalikan perekonomian suatu negara hanya dengan berspekulasi di mata uang dan pasar modal. Spekulan dapat membuat satu negara menjadi kaya atau miskin. Hanya negara-negara tertentu yang memproteksi dini dengan kebijakan dan kepemimpinan yang kuat dan nasionalisme yang tinggi yang tahan menghadapi ulah para spekulan. Di tengah krisis yang melanda dunia ini, sejumlah pemikir ekonomi serta praktisi bisnis dan keuangan mencoba mencoba mencari formula sistem ekonomi yang mengarah pada prinsip keadilan. Ekonomi tak lagi menjadi milik orang berduit, tapi juga milik mereka para penghuni bumi ini. Maka, gagasan pembenahan ekonomi yang peduli pada kemiskinan (pro-poor), peduli lingkungan, dan kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution). Faktor-faktor yang mendasar menjadi penyebab krisis, unsur-unsur spekulasi, judi, mulai menjadi perhatian para pemegang kebijakan otoritas keuangan untuk dihilangkan. The banker, media terkemuka milik Financial Times Inggris, mengulas laporan mengenai perkembangan keuangan Islam di dunia dan mencermati para investor di tengah krisis eropa. Dalam situasi krisis utang zona Eropa dan AS di tengah kekacauan keuangan dunia, tulis thebanker.com, 1 November 2011, investor semakin berusaha menjauh dari sistem keuangan spekulatif dan berbasis laba. Dalaman tatanan dunia baru, penghematan dan kehati-hatian, prinsip-prinsip dasar Islam tentang risiko keuangan, berbagi (sharing) dan larangan bunga telah menjadikan pilihan para pemodal sebagai sesuatu yang aman. Realita ini juga terlihat dari penjualan sukuk global yang tumbuh pesat. Di pasar sukuk terjadi kenaikan penjualan Sukuk dari 27,1 miliar dolar AS pada 2010 menjadi 44,6 miliar dolar AS. Dengan struktur jaminan aset (asset based), sukuk merupakan jenis investasi paling menarik bagi investor karena adanya perlindungan modal para investor. Dengan adanya jaminan aset, sukuk bukan lagi seperti obligasi biasa yang sekadar lembar kertas yang tak bernilai, tapi merupakan surat utang yang berbasis pada aset riil, yang memang keberadaanya secara fisik ada dan memiliki nilai nyata. HSBC Amanah, lembaga keuangan Islam terbesar di Inggris, memprediksi kebutuhan sukuk akan meningkat tajam. Karena, di Timur Tengah membutuhkan investasi sebesar 120 miliar dolar AS dan Asia Tenggara 150 miliar dolar AS untuk lima tahun ke depan. Menjadi bagian juga dalam pembenahan tata ekonomi global dan pengentasan kemiskinan, Bank Dunia, G-20, dan lembaga-lembaga multilateral lainnya kini mengkampanyekan dan mengimplementasikan program financial inclusive, yang berbasis pada pengembangkan keuangan mikro (micro finance). Lembaga keuangan mikro,selain untuk memberikan akses bagi semua lapisan masyarakat terhadap sektor keuangan, juga diyakini tahan terhadap krisis karena instrument keuangan mikro ini berbasis pada investasi riil, untuk pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di banyak negara. Seiring dengan tren dan perkembangan keuangan Islam dunia, sistem keuangan mikro islam (islamic micro finance) dapat menjadi satu model pengembangan keuangan mikro yang menerapkan konsep kemitraan (partnership) dan berbagi (sharing) yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak (win-win solution) yang terlibat dalam sistem keuangan tersebut. Kapitalisme memang sedang memakan tuannya. Dan kini ekonomi dunia sedang mencari keseimbangan baru untuk menciptakan kondisi ekonomi yang tahan krisis dan adil. Fundamental ekonomi islam harus dibangun seiiring antara sistem makro, keuangan, sektor riil, dan ekonomi mikro di lapisan paling bawah (masyarakat). Inilah momentum bagi ekonomi Islam bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah sistem ekonomi yang adil dan mensejahterakan masyarakat dunia. GUNTUR SUBAGJA, Managing Director Indostrategic Intelligence & Data Service (www.indostrategic.com), Director Center for Policy & People Empowerment (CPPE, www.centerpolicy.com), Publisher Indonesia Digest (www.indonesiadigest.com. Dipublikasikan pada Indonesia News Network (INN) www.INN.co.id

Berharap pada Lembaga Super

Oleh Guntur Subagja

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi hadir setelah disahkannya RUU OJK menjadi UU oleh DPR pada 27 Oktober lalu. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bukan sekadar mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, tapi juga menjaga kepentingan nasional. Sebagai lembaga baru, kehadiran OJK sempat menjadi sorotan. Namun, di antara berbagai sorotan itu, tetap ada harapan besar terhadap lembaga yang baru diberlakukan pada 2013 ini. Harapan besar itu, yakni OJK dapat mengintegrasikan lembaga-lembaga jasa keuangan sehingga akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanantekanan krisis ekonomi global. Maklum, OJK merupakan lembaga yang sangat besar, baik dari sisi tugas atau fungsi maupun dari segi cakupan pengawasan yang dilakukan lembaga baru ini. Lembaga ini mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, industri keuangan nonbank (IKNB), dan lain-lainnya. Dari sisi kelembagaan, dengan adanya UU OJK tersebut, berarti dua fungsi lembaga pengawas jasa keuangan yang ada saat ini harus dilebur menjadi satu, yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) yang mengawasi kegiatan pasar modal dan IKNB, serta pengambilalihan fungsi pengawasan perbankan yang selama ini dijalankan Bank Indonesia. Lembaga Super Berdasarkan UU OJK, tujuan pembentukan lembaga ini adalah agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing nasional, menjaga kepentingan nasional, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dari sisi ini, tugas dan peran OJK memang tampak sangat mulia. Lembaga ini buka sekadar mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, tapi juga menjaga kepentingan nasional. Lembaga ini merupakan lembaga independen, berada di luar pemerintah. OJK dikelola secara mandiri dipimpin oleh Dewan Komisioner yang anggotanya dipilih secara independen melalui seleksi terbuka. Meski begitu, Komisioner OJK dilengkapi perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia secara ex-officio. OJK memiliki asas independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Secara kelembagaan, institusi OJK merupakan lembaga super. Selain karena tugas dan wewenangnya luas, “kesuperan” OJK tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang bakal diawasinya, yakni sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 mutual funds. Lembaga-lembaga tersebut terdiri atas bank umum (121), bank perkreditan rakyat (1.682), asuransi (142), dana pensiun (282), perusahaan pembiayaan (192), perusahaan modal ventura (71), perusahaan sekuritas (113), perusahaan penjamin Kredit (4), pegadaian (1), dan mutual fund (642). Sedangkan aset yang akan diatur dan diawasinya mencapai ribuan triliun rupiah, di antaranya aset perbankan senilai Rp 3,195 triliun (per Juni 2011) dan aset perusahaan pembiayaan Rp171,8 triliun (per Agustus 2011). Ini masih ditambah aset IKNB lainnya. Namun, mencermati pasal-pasal dalam UU OJK, ada hal-hal subtansial yang tidak dijelaskan, yakni bagaimana nantinya OJK mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan tersebut secara terintegrasi. UU OJK tampak lebih terfokus pada pengesahan kelembagaan dan soal kepengurusannya. Pengaturan dan pengawasan dalam UU itu masih bersifat umum. Kepentingan Nasional Krisis ekonomi memang terus berulang. Setelah krisis yang menerpa negara-negara Asia pada 1997/1998, lalu krisis AS 2008, kini krisis kembali menghantam AS, juga merambah ke sejumlah negara di Eropa. Menurut sejumlah ekonom dan kalangan pemerintahan kita, krisis yang menghantam AS dan Eropa saat ini takkan memengaruhi perkonomian RI. Fundamental ekonomi kita yang baik, akan mampu menahan tekanan krisis yang terjadi di AS dan Eropa tersebut. Perbankan nasional juga tegas dan sehat. Namun, kita jangan terlena menghadapi tekanan-tekanan yang begitu kuat akibat krisis, kita harus tetap waspada. Kita masih ingat ketika terjadi krisis Asia 1997, Indonesia juga memiliki fundamental makro ekonomi yang baik. Faktanya, perekonomian nasional ketika itu jebol juga, ditandai, antara lain, mengucurnya ratusan triliun rupiah untuk program penyehatan perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Makanya, kehadiran OJK menjadi sangat relevan. Menghadapi terpaan krisis ekonomi dan keuangan yang bisa datang sewaktu-waktu, kita harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar kuat dan tahan uji. OJK diharapkan menjadi kekuatan penyangga yang membuat sistem keuangan kita sehat dan kuat. Namun, supaya lembaga ini sehat, kuat, dan “super”, dia harus benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia unggul yang memiliki integritas, kreatif, dan inovatif dalam memformulasikan antisipasi-antisipai krisis dan mengimplementasikan fungsi pengaturan dan pengawasan secara terukur dan akuntabel. SDM yang dibutuhkan tidak semata- mata mampu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tapi juga mampu menjaga kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan UU. Dalam tugasnya, OJK yang mengelola microprudential keuangan juga harus menjalin kerja sama dan sinergisitas dengan BI selaku pengelola moneter (macroprudential) dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Sinergi ketiga lembaga ini diharapkan mampu membangun stabilitas keuangan dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi terpaan dan badai krisis ekonomi. Pada akhirnya OJK harus benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan menjadi bagian penggerak dalam stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Penulis managing director IndoStrategic, sebuah lembaga kajian stratejik, layanan data, dan konsultan stratejik. Website: www.indostrategic.com Dipublikasikan suratkabar Investor Daily tanggal 30 November 2011 Sumber: Investor Daily, 30 November 2011, http://www.investor.co.id/home/berharap-pada-lembaga-super/25318